Kades Medan Estate Sebagai Panutan,Halangi Warga Bayar Pajak

Sumut

Kades Medan Estate,Faizal Arifin SH
 Medan,spi.com – Menandakan daerah itu maju,warga  tersebut harus taat pajak dan selalu bersinergi dengan aparatur lurah maupun Camat.Meski telah memiliki dasar hukum yang jelas,  seorang Kepala Desa menjabat sebagai orang nomor satu di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Seituan Deli Serdang,justru menghalangi warga Wajib Pjak yang dengan sukarela mengajukan permohonan untuk dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Tudingan miring terkait sikap Kepala Desa Medan Estate,  Faizal Arifin SH yang tak lazim tersebut, pertama kali terlihat diposting dalam sebuah akun pribadi  media sosial Ketua Umum DPP LSM Central Keadilan Suheri Can,  Minggu (11/6/2017).

Saat dikonfirmasi wartawan terkait postingan tersebut, Suheri  Can mengaku heran atas  sikap Kepala Desa yang diduga sengaja melakukan penghalang halangan terhadap dirinya yang hendak membayar pajak Bumi dan Bangunan, atas sebidang tanah Seluas kurang lebih 4000 Meter, yang berada di Jalan Pancing Desa Medan Estate Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang.

“Aneh jugak ya Kades satu ini,  Yang saya tau biasanya urusan warga sengaja dipersulit, kalau warga memiliki tunggakan Pembayaran PBB. Nah kalau Kades Medan Estate justru menghalangi warga yang mau membayar PBB.” Ungkapnya.
Heri justru menduga, ada kepentingan jahat di balik upaya Faizal Selaku Kepala Desa terhadap lahan yang hendak dibayarkan PBB nya tersebut.

“Pasti Ada Kepentingan Terselubung nih Kepala Desa. Beliau sengaja tak mau menerbitkan dan menandatangani Rekomendasi Pengantar untuk keperluan Penerbitan PBB. Bahkan Kades Tak pernah terlihat dikantor nya setiap kami datang.”.Terang nya, (Suheri) Melalui Sambungan Telefon Minggu Malam (11/6/2017).

Lebih lanjut Heri menuturkan bahwa pihak pemerintah Desa yang diwakili Sekretaris Desa Rusmiati, pernah menyarankan agar dirinya (Heri) Red Mengecek Ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Deli Serdang, pasalnya Sekdes mengaku telah ada terbit Dokumen Pembayaran PBB atas nama orang lain,  Almarhum Paimin Pranoto, yang merupakan mantan Camat Percut Seituan.

“Pengakuan Sekdes, udah ada terbit nama pembayar PBB atas lahan tersebut, tapi setelah di cek ke kantor Dispenda Deli Serdang, Informasi yang saya terima, bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Sekdes.

Saya langsung diperlihatkan Data melalui Komputer bahwa belum pernah diterbitkan PBB atas lahan itu. Tapi kok  aneh,  Sekdes atas perintah Kades bersikukuh tidak akan merekomendasi Penerbitan PBB atas lahan tersebut,  padahal Pak Camat Sudah berulang kali ikut meminta agar Kades mau menandatangani rekomendasi permohonan diterbitkannya PBB.”.

Heri mendesak, agar aparat terkait terutama Bupati, dapat memberi sangsi tegas terhadap Kades yang tidak ikut menjalankan peraturan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerahnya.
Sampai berita ini ditayangkan, Kepala Desa Medan Estate Faizal Arifin SH, belum dapat dimintai konfirmasinya,  karena HP yang bersangkutan tidak aktif dan diduga telah berganti nomor.

Dalam kesempatan berbeda ketua harian Laskar Merah Putih Sumut (LMPSu)ssudara Wahyudi mengatakan, apabila seorang aparatur pemerintah menghalangi warganya untuk membayar pajak itu berarti ada kepentingan.Hal tersebut tidak boleh dibiarkan apalagi Camat sudah menginstruksikan agar di terbitkan surat Pajak Bumi dan Bangunan.

Kepala Desa seperti ini sudah pantas di “copot dari jabatannya” ujar bung Wahyudi.Sementara itu, Sekretaris Desa yang coba dihubungi wartawan, tidak bersedia menjawab telepon, dan juga pesan singkat yang dikirimkan, guna mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut.(spi/red/can)
Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan