Pangdam I/BB Perintahkan Para Komandan Tindak Tegas Prajurit Yang Bersalah

Sumut

Sibolga,sinarpagiindonesia.com –  Panglima Kodam I/BB, Mayjen TNI Cucu Somantri memerintahkan seluruh komandan di jajaran Kodam I/BB untuk bertindak tegas terhadap anak buah yang melakukan pelanggaran terkait netralitas TNI.

Perintah ini disampaikan Pangdam I/BB menyusul akan berakhirnya tahun 2017, dan masuknya tahun 2018 sebagai tahun politik di wilayah Kodam I/BB yang meliputi empat provinsi, yakni Sumut, Riau, Sumbar, dan Kepri.

Hal ini ditegaskan Pangdam I/BB melalui amanat yang dibacakan Komandan Detasemen Peralatan (Dandenpal) 01.12.02, Letkol Cpl S Sitinjak saat memimpin apel bendera di Lapangan Makorem 023/Kawal Samudera di Jalan Datuk Itam No.1 Sibolga, Senin (27/11/2017).

“Netralitas TNI adalah sikap yang lahir karena keinginan yang timbul dari TNI untuk melakukan reformasi dari dalam. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa prajurit dilarang terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis,” jelas Mayjen TNI Cucu Somantri.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Tahun 2018 yang akan datang merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia. Dimana akan dilaksanakan pilkada serentak di 171 daerah di seluruh wilayah Indonesia yang memilih calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota,” beber Pangdam I/BB.

Khusus di wilayah KodamI/BB, lanjut Pangdam I/BB, pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan dilaksanakan di 2 wilayah provinsi, yakni Sumatera Utara dan Riau.

Sedangkan pemilihan walikota/wakil walikota meliputi Kota Padang, Kota Padangpanjang, Kota Pariaman, Kota Sawah Lunto, Kota Tanjungpinang, dan Kota Padangsidimpuan.

Untuk pemilihan bupati/wakil bupati meliputi Kabupaten Padanglawas, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Batubara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Indragirihilir.

“Saya ingatkan kembali kepada seluruh prajurit Kodam I/BB, tetap berpegang teguh terhadap netralitas TNI, dan TNI hanya ikut membantu dalam menjamin pelaksanaan pilkada untuk berjalan aman, damai dan lancar,” pesan Pangdam I/BB.

Kepada para komandan, Pangdam I/BB meminta untuk menyosialisasikan tentang netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada kepada anggota dan keluarganya.

“Berikan sanksi yang tegas kepada prajurit yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI, sehingga memberikan efek jera kepada prajurit yang lain,” kata Pangdam I/BB.(spi/penrem 023).

 

Tinggalkan Balasan