Abaikan Peraturan,PT.DAS Dapat di Jerat Hukum Pidana

0
3

Gunungsitoli – Keresahan Warga di 3 Desa yang tinggal disekitar peternakan ayam petelur dikelolah PT. DAS berharap pemerintah menutup usaha tersebut secepatnya.

Ikhwan salah seorang warga yang bertempat tinggal dekat peternakan, (Rabu, 24/01/2018) mengatakan jika mereka sudah sangat resah dengan keberadaan peternakan ayam dilingkungan mereka.

“Kita sudah beberapa kali unjukrasa dan tempo hari DPRD Gunungsitoli sudah mengambil keputusan bahwa peternakan milik PT. DAS ditutup secepatnya. Disisi lain Pemerintah Kota Gunungsitoli juga sudah layangkan surat peringatan pertama, kepihak pengelolah PT.DAS, ungkapnya.

Namun hingga saat ini peternakan ayam itu masih beroperasi, bahkan bau kotoran ayam makin menyengat dan lalat tambah banyak. Sepertinya pengelolah Peternakan ayam itu sudah tidak peduli lagi dengan kebersihan kandang. Seakan-akan melakukan pembiaran.

“Dari surat rapat dengar pendapat di DPRD Kota Gunungsitoli diberikan kepada kami,  PT. DAS diberi waktu tiga bulan untuk menutup atau memindahkan peternakannya.

Menurut Ikhwan waktu yang yang diberikan kepada PT DAS untuk memindahkan atau menutup usahanya, sangatlah lama, karena warga sudah tidak tahan lagi bau kotoran ayam dan lalat yang berasal dari dalam peternakan mengerumuni rumah warga, ujarnya mengakhiri.

Di tempat yang sama Trisman Harefa mengakui kalau sejak awal sebelum dimulainya aktifitas peternakan ayam tersebut, warga telah menolak untuk tidak beroperasi peternakan itu.
Akan tetapi pihak PT. DAS tetap ngotot dan memaksakan kehendaknya untuk meneruskan niatnya membuat peternakan ayam.

“Waktu mau didirikan,  direkturnya buat pernyataan jika peternakan miliknya tidak akan menimbulkan bau atau polusi udara,  tapi kenyataannya bau kotoran ayamnya harus kami hirup setiap hari, ” sesalnya.

Untuk diketahui,  Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Satpol-PP sudah melayangkan surat teguran pertama kepada PT. DAS.

Dalam surat teguran pertama tanggal 17 Januari 2017, PT. DAS diminta untuk menutup atau memindahkan peternakan ayamnya karena tidak memiliki izin peternakan,  izin pemanfaatan ruang dan izin lingkungan hidup.

Disisi lain, berbicar soal hukum, kata Trisman Harefa, pihak pengelolah PT DAS dapat dijerat hukum pidana, terlepas dari pada tutup pindahnya Usaha dimaksud, karena sudah beroperasi usaha peternakan dimaksud.

Sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada, jelas sekali PT.DAS telah mengabaikan, bahkan mengkangkangi peraturan perundang-undangan.

Untuk kita pahami bersama bahwa Sanksi tidak dimilikinya AMDAL oleh pelaku usaha tidak diatur secara tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
“Namun di dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal wajib memiliki izin lingkungan.

Selanjutnya pada pasal 109 UU No. 32/2009, “Lebih lanjut dengan tanpa adanya izin lingkungan terancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp3.000.000.000.

Jadi Kesimpulannya, bahwa tanpa adanya Amdal tidak mungkin dapat memiliki izin lingkungan sehingga terancam dengan pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 109 UU No. 32/2009, tuturnya trisman mengakhiri. (SPI/NT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here