Garda Pemuda NasDem Sumut : Plt. Gubernur dari TNI/Polri Sarat Kepentingan Politik

Sumut

Medan, SPI – Rencana Mendagri mengajukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara dari unsur petinggi Polri sarat dengan kepentingan politik. Demikian diungkapkan Ketua Garda Pemuda NasDem Sumatera Utara, Darma Wijaya, SE kepada wartawan di sekretariat Garda Pemuda NasDem kawasan Monginsidi Medan, Selasa (30/1).

Kami menenggarai kebijakan Plt Gubernur yang akan diterbitkan oleh Mendagri Tjahyo Kumolo sarat dengan syahwat (kepentingan-red) politik. Alasan yang dikemukakan oleh mendagri nyata-nyata menabrak undang-undang, ungkap Darwa Wijaya.

Sehingga dengan mengangkangi aturan yang ada, Wiwik menilai kepentingan politik penunjukan plt tersebut sangat kentara dan kuat aromanya.

Didampingi Sekretaris Defri Noval Pasaribu, Wakil Ketua H. Lismardi Hendra, Affandi, ST.MSi, M. Hadika Wahyu, ST dan jajaran pengurus Garda Pemuda NasDem Sumatera Utara, Darwa Wijaya yang akrab di sapa Wiwik ini menegaskan lembaga yang dipimpinnya menyatakan menolak hal tersebut.

Masih banyak pejabat yang berkompeten dalam mengurusi pemerintahan di Sumatera Utara. Jika memang alasan mendagri, departemennya kekurangan resources merupakan logika yang di luar nalar. Institusi sebesar kementerian dalam negeri, tidak memiliki cukup orang sepertinya baru pertama kali terjadi di dunia, yakni Kemendagri Republik Indonesia yang dipimpin Tjahyo Kumolo, tandas Wiwik.

Dirinya juga menjelaskan alasan-alasan yang dikemukakan mendagri juga memutar balik kondisi dan situasi. Dari pernyataannya soal alasan plt diambil dari unsur TNI/Polri untuk antisipasi keamanan dan kerawanan yang akan muncul pada tahun politik, tidak memiliki dasar analisa yang cerdas.

Analisa mendagri soal situasi dan kondisi Sumatera Utara jelang Pilgub yang akan rawan sungguh tidak cerdas. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang memiliki tingkat stabilitas dan kondusifitas yang cukup baik. Tidak akan jalan isu-isu kerawanan di Sumatera Utara. Sumut dibawah kepemimpinan HT. Erry Nuradi dan gubernur-gubernur sebelumnya di kenal sebagai daerah paling toleran di Indonesia, paparnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW Garda Pemuda NasDem Sumatera Utara, Defri Noval Pasaribu, SE meminta Mendagri Tjahyo Kumolo untuk merevisi kebijakannya dan Presiden Jokowi sebagai pemangku kebijakan untuk tidak meluluskan usulan mendagri.
Kita minta pada mendagri untuk tidak meneruskan kebijakan yang sangat kontroversial tersebut dan meminta pada Presiden Joko Widodo untuk tidak memberikan izin pada Plt dari unsur TNI/Polri, tambah Defri.

Masih banyak pejabat eselon I yang dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, tegas Defri serahkan saja pengelolaan pemerintahan daerah pada pejabat eselon I, agar pihak TNI/Polri dapat lebih berkonsentrasi pada aspek keamanan dan ketertiban. Jangan ganggu kinerja TNI/Polri dengan kerja-kerja pemerintahan lagi. “Tugas mereka sudah cukup berat, jadi jangan dikurangi resources TNI/Polri dalam mewujudkan stabilitas keamanan, jelasnya.

Seperti diketahui rencana mendagri mengangkat Plt Gubernur Sumatera Utara dari unsur Polri menimbulkan polemik disebabkan melanggar aturan perundangan yang ada. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan jabatan ASN dapat ditempati oleh prajurit TNI atau anggota polisi hanya di tingkat pusat, Pasal 20 ayat 2 dan 3.

Rencana Mendagri Tjahjo Kumolo juga melanggar Pasal 13 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Ketentuan Tap MPR Nomor VII /MPR/2000. Dalam Pasal 10 ayat 3, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

Belum lagi masalah netralitas dan profesionalitas TNI/Polri. Sebagai institusi keamanan dan ketertiban, TNI/Polri harus berdiri disemua golongan. Jika TNI/Polri aktif menduduki jabatan pemerintahan sipil, maka dikhawatirkan sarat dengan kepentingan politik dan tidak dapat bersikap netral.

(Rel/mta)

Tinggalkan Balasan