Letkol Inf 023/KS Igusti Ketut Artasuyasa Pimpin Upacara Bendera

Sumut
Sibolga,spi.com – Kepala Staf Korem (Kasrem) 023/Kawal Samudera, Letkol Inf I Gusti Ketut Artasuyasa memimpin upacara bendera di Makorem 023/KS, Jalan Datuk Itam No.1 Sibolga, Senin (5/2/2018)

Dalam amanat Panglima Kodam (Pangdam) I/BB, Mayjen TNI Cucu Somantri yang dibacakan Kasrem 023/KS disebutkan bahwa sejak 1 Februari 2018, Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer di wilayah Provinsi Sumatera Utara telah dimulai.

Operasi ini ditandai dengan upacara militer yang dipimpin langsung Pangdam I/BB dan dihadiri Danlantamal I Belawan, Pangkosekhanudnas III Medan, perwakilan Kapolda Sumut dan pejabat militer lainnya di Mako Lantamal I di Belawan.

Ditegaskan Pangdam I/BB, Operasi Gaktib dan Yustisi itu bertujuan sebagai upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit yang dilandasi dengan tekad untuk patuh kepada hukum, menegakkan disiplin, dan meniadakan segala bentuk pelanggaran.

“Prajurit TNI patuh dan tidak ada yang kebal terhadap hukum. Oleh karena itu, saya harapkan kepada aparat Polisi Militer untuk mengembangkan pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi ini ke arah peningkatan profesionalitas petugas dan subjek hukum melalui upaya edukasi,” jelas Pangdam I/BB seperti disampaikan Kasrem 023/KS.

Karena, lanjut Kasrem 023/KS lagi, bahwa esensi dari operasi ini adalah proses lanjutan terhadap upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit dan ASN TNI.

Perlu untuk diketahui bersama, bahwa bidang pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) Itjenad telah membuat terobosan dalam rangka mendukung tercapainya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Wasrik Itjenad akan dilaksanakan dengan tiga pola, yaitu post audit, current audit dan pre audit, dengan harapan pertanggungjawaban kinerja maupun perbendaharaan dapat diselenggarakan dengan baik dan benar. Dimana dalam pelaksanaannya, Wasrik Itjenad ini merupakan kolaborasi antara personel Itjenad dan Itdam I/BB.

“Tak kalah pentingnya, laksanakan tertib administrasi dalam pertanggungjawaban kinerja maupun perbendaharaan guna menghindari adanya temuan Wasrik, baik internal maupun eksternal di kemudian hari,” ungkap Kasrem/023. (spi/penrem023/zul)

Tinggalkan Balasan