Ketua KPUD Karo di Laporkan ke Panwaslu Disinyalir Tidak Lakukan Verifikasi Faktusl

Daerah

Jidin Ginting SH.MH didampingi pengacaranya Boin Silalahi SH.MH menyerahkan berkas laporan ke Panwaslu T.Karo (Sumut).

T.karo,spi.com – Diduga tidak melakukan verifikasi faktual pada saat tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu terhadap kepengurusan partai, Ketua KPUD Karo Benyamin Pinem dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Karo baru-baru ini.

Ia dilaporkan anggota DPRD Karo, Jidin Ginting SH MH didampingi pengacaranya Boin Silalahi SH MH. Pasalnya Ketua KPUD Karo itu tidak melakukan verifikasi faktual terhadap Jidin Ginting selaku Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Karo yang telah terdaftar Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Partai Demokrat yang diajukan ke KPUD Karo.

Laporan anggota DPRD Karo itu diterima Plt Ketua Panwaslu Karo, Eva Juliani Br Pandia yang juga Devisi Penindakan dan Pelanggaran didampingi Devisi Pencegahan dan Hubungan Lembaga Abraham Tarigan.

Adapun berkas laporan yang disampaikan kepada Panwaslu masing-masing berupa SK Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Karo periode 2017-2022, kartu tanda anggota Partai Demokrat, KTP dan kronologis kejadian serta bukti pendukung video waktu KPUD Karo melakukan verifikasi faktual ke kantor Partai Demokrat Kabupaten Karo.

Menurut Jidin Ginting, bahwa Sistem Informasi Partai Politik ( Sipol) dalam Partai Demokrat yang diajukan ke KPUD Karo bahwa dirinya selaku Sekretaris Partai Demokrat. Namun Ketua KPUD Karo Benyamin Pinem bersama anggota lainnya tidak melakukan verifikasi faktual pada dirinya pada saat di Kantor Partai Demokrat, Kamis lalu

“Saya merasa tidak mendapat keadilan dari Ketua KPUD Karo. Sebab, saat KPUD Karo melakukan verifikasi terhadap kepengurusan DPC Partai Demokrat dirinya sebagai Sekretaris tidak ikut diverifikasi. Hal ini merujuk pada PKPU No 17 Tahun 2017 pasal 32 ayat 2 point a sebagai landasan hukum bagi penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi partai politik,”katanya.

Boin Silalahi SH MH selaku kuasa hukum Jidin Ginting mengatakan merujuk pada PKPU No 17 Tahun 2017 pasal 32 ayat 2 poin kesesuain nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain pada susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik atau Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik di tingkat provinsi.

Plt Ketua Panwaslu, Eva Juliani br Pandia SH yang juga Devisi Penindakan dan Pelanggaran didampingi Devisi Pencegahan dan Hubungan Lembaga Abraham Tarigan mengatakan sejauh ini berkas laporan yang belum dilengkapi pelapor yakni berkas Sistem Informasi Partai Politk. (SIPOL).

“Bila kelengkapan berkas sudah terpenuhi, pihaknya segera memproses laporan tersebut. Namun jika berkas belum lengkap, maka pihaknya memberi waktu selama 3 hingga 5 hari ke depan untuk melengkapi berkas,”katanya.

Ketua KPUD Karo Benyamin Pinem didampingi anggota Jesaya Pulungan ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (8/2) mengakui adanya laporan itu di Panwaslu.

Menurutnya hasil verifikasi segera disampaikan kepada partai politik Demokrat Kabupaten Karo. “Verifikasi sudah dilakukan sesuai mekanisme. Proses kesimpulan disampaikan kepada partai politik. Hari  Kamis (8/2) rapat pleno. Kita tunggu proses itu beberapa hari kedepan”ujarnya kepada awak media ini.

Penghubung KPUD Karo Partai Demokrat, Akorta Ginting ketika dikonfirmasi mengakui berkas Sistem Informasi Partai Politk. (SIPOL) Partai Demokrat yang diajukan ke KPUD Karo bahwa Sekretaris Partai Demokrat Karo adalah Jidin Ginting.(spi/crist)

Tinggalkan Balasan