Apa Yang di Ucapkan Walikota Sudah Pada Tempatnya,Oknum DPRD Sumut Jangan Asbun

0
2

Gunungsitoli,sinarpagiindonesia.com – Terkait atas surat rekomendasi Walikota Gunungsitoli nomor 800/6231/BKPSDM/2017 Tentang Saran terkait Kepala UPTD Bina Marga dan Bina Konstruksi, dikomentari oleh salah satu oknum DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari daerah pemilihan kepulauan Nias di beberapa media online beberapa hari lalu.

Rekomendasi dimaksud ,juga disampaikan oleh Bupati Nias Barat dengan nomor surat : 800/210/BUP dengan  perihal yang sama. Menyoal tentang hal tersebut, Yohanes Giawa, Ketua DPC POSPERA Kota Gunungsitoli ketika ditemui di sekretariat, Jln. Patimura Mudik Gunungsitoli (13/02) menyampaikan bahwa Saran untuk pergantian Ka Upt Binamarga dan bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara didasarkan dengan kondisi riil di lapangan.

Ka. Upt sangat jarang sekali berada di kantor upt, sehingga koordinasi dan kualitas pembangunan di wilayah kepulauan Nias tidak berjalan dengan baik.”Misal ketika di konfirmasi soal pekerjaan di daerah Fabaliwa Kabupaten Nias Barat  beritanya sudah dimuat dimedia online sinarpagiindonesia.com.

Mungkin lebih gampang menjumpai setan daripada bertemu dengan pejabat Provinsi ini,coba diperhatikan jalan Provinsi ruas Gunungsitoli-Tuhemberua Nias Utara atau Gunungsitoli – Nias Barat, silakan masyarakat yang menilai.

Pertanyaannya, anggaran pembangunan provinsi Sumut diarahkan kemana di kepulauan nias???.
Jika Ka Upt mengatakan bahwa beliau berkantor di Kantor Dinas PUPR Prov Su di Medan, itu hanya pernyataan alibaba alias pembodohan.

Kita tau bersama, dimana seorang ASN di tempatkan, disitu daftar hadir dan juga yang bersangkutan melaksanakan tugas. Sehingga saran kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi Ka Upt, adalah sudah sesuai aturan yang berlaku sebagaimana pasal 15 dan 18 PP 6/1988 yang substansinya bahwa kepala daerah sebagai kepala wilayah memiliki kewenangan merekomendasi.

Serta mengusulkan perpindahan kepala instansi vertikal dengan alasan yang jelas. Selain itu, alasan lainnya adalah UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa dasar kami mengusulkan adalah terkait kinerja yang buruk dan yang bersangkutan sudah lebih dari 5 tahun sehingga butuh penyegaran” tegasnya.

“Soal pernyataan oknum anggota DPRD Provsu an. Fanotona Waruwu yang mengatakan bahwa Walikota Gunungsitoli terlalu over atau mengurusi dapur orang lain dan sepertinya tidak nyambung.

Sebaiknya jangan terlalu mengada-ngadalah, shock therapy politik melalui statement seperti itu sudah bukan zamannya. baiknya beliau eksposkan apa yang sudah dibuat untuk kepulauan Nias.Setelah menjadi wakil rakyat, agar dapat terpilih kembali nanti di 2019, lalu baca aturan sebelum berbicara.

Sungguh memalukan oknum wakil rakyat tak tau aturan, bagaimana memperjuangkan aspirasi rakyat, aturan saja tidak tau. Silakan dibaca dengan detil PP 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah. sehingga pernyataan dan pendapat lebih berkualitas dan objektif”, lanjutnya

“Saya yakin, anggota DPRD Provinsi Sumut asal kepulauan nias yang lainnya sangat memahami kondisi riil dan amanat ketentuan peraturan.Point penting adalah, walikota sebagai kepalah wilayah memiliki kewenangan sesuai dengan amanat PP 6 Tahun 1988.

Selanjutnya keputusan adalah kepada Bapak Gubernur Sumut. Pengusulan ini dilakukan oleh Walikota Gunungsitoli sebagai kepala wilayah dengan tujuan pembagunan yang bersumber dari APBD Provinso Sumut tepat sasaran, berkualitas dan dinikmati oleh masyarakat kepulauan Nias”, sambung Yohannes mengakhiri. (SPI/NL/YG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here