LSM SOCPADE Datangi Kantor Gubsu dan Kajatisu,Meminta Agar ke 2 Petingi Tersebut Memproses SB

0
48

Medan,sinarpagiindonesia.com –Untuk kesekian kalinya, elemen masyarakat yang tergabung dalam LSM SOCPADE Tabagsel menggelar unjukrasa ke kantor Pemprovsu di Jalan Diponegoro dan ke Gedung Kejatisu di Jalan AH Nasution, Medan, Rabu (11/4/2018) pagi. Tuntutannya sama. Massa meminta agar kasus dugaan korupsi yang menjerat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Provsu, Sarmadan Hasibuan segera diproses tuntas.

Puluhan warga yang dipimpin Nanda Maryadi selaku korlap aksi mengatakan, setelah mundurnya Andar Amin Harahap SSTP sebagai Walikota Padangsidimpuan pada 4 Januari 2018 karena bertarung di Pilkada Paluta, Gubsu menghunjuk Sarmadan Hasibuan menjadi Pejabat Walikota Padangsidimpuan.

“Penghunjukan ini menimbulkan tanda tanya besar bagi kami masyarakat Padansidimpuan. Karena Sarmadan Hasibuan sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekdakota Padangsidimpuan pada tahun 2007 sampai dengan 2012. Selama menduduki jabatan tersebut, Sarmadan diduga melakukan banyak kesalahan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi,” kata Nanda membacakan pernyataan sikap mereka.

Disebutkannya, beberapa kasus yang ditudingkan kepada Sarmadan itu di antaranya, dugaan penggelapan uang kas daerah sebesar Rp5 miliar, dugaan penggelapan dana pilkada tahun 2008, dugaan penggelapan dana MTQ tahun 2008, temuan BPK terkait APBD ‘Ganda’ pada tahun anggaran 2007, dugaan korupsi pengalihan gaji PNS ke-14, dugaan penggelapan dana hibah PSKPS (Persatuan Sepakbola Kota Padangsidimpuan).

Kami masyarakat Padangsidimpuan merasa heran dengan keputusan Gubsu yang mengangkat Sarmadan Hasibuan sebanyak dua kali. Yakni sebagai Pj Bupati Tapsel pada 2015 dan P Walikota Padangsidimpuan pada 2018 ini. Apa tidak ada lagi pejabat yang punya potensi di lingkungan Pemprovsu?” teriak massa.

Atas adanya jeratan-jeratan kasus itu, massa meminta agar Gubsu HT Erry Nuradi mengganti Sarmadan dengan pejabat yang bersih. “Saat ini Sarmadan bukannya mengurusi bagaimana agar Pilkada berlangsung lancar. Tapi kita duga lebih banyak mengurusi pembagian proyek besar dan kecil. Konon katanya harus membayar fee sebesar 17% kepada Sarmadan,” tuding massa seraya meminta agar penyidik Kejatisu segera mengusut kasus-kasus yang menjerat Pj Walikota Padangsidimpuan itu.

Menanggapi aksi massa, Kasubsi Humas dan Penkum Kejatisu, Yos Gernold Tarigan mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan LSM SOCPADE Tabagsel. “Informasi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Jika teman-teman punya bukti-bukti berupa berkas, bisa segera diserahkan kepada kita untuk mempermudah mendudukkan kasusnya,” sebutnya.

Sementara, Sarmadan Hasibuan tak kunjung berhasil dikonfirmasi. Menurut Lomo Pulungan, bagian Protokoler Walikota Padangsidimpuan, dirinya tak punya nomor telepon Sarmadan. “Bapak lagi ada terimma tamu pulak di ruangan. Nggak mungkin saya ganggu,” katanya kepada wartawan yang kemudian dititipi pesan agar bisa dihubungkan dengan Sarmadan.

Namun, beberapa jam berikutnya dihubungi Lomo Pulungan mengaku tak sempat menyampaikan pesan kepada Sarmadan karena sudah langsung berangkat dari ruangan kerjanya.

Sementara, ajudan Sarmadan yang dihubungi via seluler mengaku, tak dapat menghubungkan wartawan dengan alasan Sarmadan sedang bersama Kapolres Kota Padangsidimpuan.(spi/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here