Sejumlah Organisasi PERS Rencanakan Aksi Tolak Kriminalisasi PERS

0
56

Bandung,sinarpagiindonesia.com – Akibat maraknya kasus kriminalisasi pers di berbagai daerah, sejumlah organisasi pers nasional mengecam keras pihak Dewan Pers yang dianggap biang keladi pemicu terjadinya kriminalisasi tersebut.

Sehingga, beberapa organisasi pers tersebut. Diantaranya, Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Majelis Pers/ Ketum KWRI, SPRI, PPWI, KOWAPPI, JMN, IPJI, IMO, PWO, AWDI dan PWRI mengadakan pertemuan mendadak pada beberapa hari yang lalu.

Praktisi Jurnalis Jawa Barat, Wawan Nurjaman S.Sos MM mengatakan, jika tidak ada sikap terhadap maraknya kriminalisasi pers tersebut. Maka, nasib jurnalis akan semakin terpuruk.

“Pertemuan organisasi pers tersebut, untuk kondisi saat ini memang dinilai sangat penting. Sebab, apabila dibiarkan serta tidak ada sikap, Jurnalis akan terpuruk”, Ungkap Wawan Kepada sinarpagiindonesia.com, Minggu (01/07), di Soreang, Bandung.

Pada saat itu, pertemuan diselenggarakan disebuah restoran dibilangan Jakarta Pusat pada selasa (26/6/2018) lalu. Dalam pertemuannya, membahas maraknya kriminalisasi pers hingga berujung kematian, salahsatu wartawan dari media Kemajuan Rakyat Alm. Muhammad Yusuf.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi mengatakan, seluruh Ketua Umum organisasi pers yang hadir sepakat menyatakan “perang” melawan kriminalisasi pers Indonesia.

“Target utama perlawanan kita adalah Dewan Pers, karena menjadi biang kerok terjadinya tindakan kriminalisasi pers di berbagai daerah,” kata Hence Mandagi, dalam pertemuan tersebut.

Lanjut Hence, dalam waktu dekat ini yaitu pada tanggal 04 Juli 2018 nanti akan ada aksi damai perwakilan wartawan dari berbagai daerah yang terpusat di Jakarta, usai sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers di PN Jakarta Pusat.

Sementara itu, Ketua Presidium FPII Kasihhati menegaskan bahwa untuk aksi menggugat Dewan Pers, FPII tidak perlu diragukan lagi karena sudah melakukan ‘aksi fenomenal’.

“Kami sudah pernah melakukan aksi satu dan kedua saat menggugat Dewan Pers. Jadi, untuk segala kesiapan kami sudah siap termasuk mobil komando. Karena memang dua bulan kemarin, kami sudah menyusun untuk melakukan aksi dan planning nya setelah hari Raya Idul Fitri, FPII akan beraksi,”tegas Kasihhati.

Tambah Kasihhati, maka dengan ini saya menghadiri undangan pertemuan ini, sangat baik kita bersatu menyatukan visi dan misi membela insan pers dan menolak kriminalisasi pers yang telah diperbuat oleh Dewan Pers.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Ozzy Sulaiman Sudiro mengaku, akan ada agenda besar penyelamatan kemerdekaan pers Indonesia yang sedang dipersiapkan puluhan organisasi pers di Posko Komando Perang Melawan Kriminalisasi Pers yang berpusat di lantai 5 Gedung Dewan Pers.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke menegaskan, hanya terjadi di Indonesia, sebuah karya jurnalistik dianggap perbuatan kriminal oleh Dewan Pers.

“Puluhan ribu media dan ratusan ribu wartawan harus diselamatkan dari tindakan kesewenangan Dewan Pers,” ujar Wilson.

Adapun rencana aksi tersebut dengan teknis :

1. Aksi dengan tag line : *TOLAK KRIMINALISASI PERS* tetap berjalan sesuai rencana tgl 4 Juli 2018.

2. Untuk menyatukan persepsi dan komando, maka kami sdh sepakat menunjuk sdr Fery Rusdiono (perwakilan Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia) sbg Koordinator Umum aksi.

3. Titik kumpul pergerakan dipusatkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 10.00 pagi.

4. Aksi tabur bunga dan usung keranda jenasah Kemerdekaan Pers pada pagi hari jam 09.00 di gedung Dewan Pers tetap dilakukan dan dimotori oleh tim khusus dari Pimred Sinar Pagi Baru Rinaldo. Kepada yang ingin ikut aksi di Dewan Pers dipersilahkan.

5. Aksi damai dilakukan tanpa orasi dan dengan cara melakban atau tutup mulut seluruh peserta sebagai simbol Pers Dibungkam dgn cara kriminalisasi. Hanya Pimred Rinaldo yg diperkenankan membaca pernyataan sikap dan tuntutan terhadap Dewan Pers.

6. Seluruh peserta aksi menghadiri sidang PMH terhadap Dewan Pers sampe pukul 12.00.

7. Aksi dilanjutkan dgn mendatangi kantor Ombudsman RI untuk melaporkan perbuatan melawan hukum yg dilakukan Dewan Pera agar segera dihentikan.

8. Agenda aksi tambahan hrs berkoordinasi dgn Fery Rusdiono.

9. Isi spanduk/Atribut aksi:
TOLAK KRIMINALISASI PERS
* Karya Jurnalistik Bukan Kriminal.
* Wartawan bukan kriminal.
*STOP KRIMINALISASI PERS*

10. Meminta kepada seluruh media dan organisasi pers Nasional dan lokal di seluruh Indonesia untuk membuat pernyataan sikap atau tuntutan masing2 dalam bentuk tertulis maksimal 10 poin, (3 rangkap) dan ditanda-tangani oleh masing pimpinan media atau organisasi pers untuk diteruskan ke Dewan Pers, Mabes Polri, DPR RI, dan Presiden RI. Dokumen surat pernyataan diharpkan dikirim ke Jakarta paling lambat tgl 3 Juli 2018 sdh ada di tangan koordinator aksi.

11. Pelaksanaan Silaturahim Pers dan rangkaian Halal Bi Halal pada tgl Kamis 5 Juli 2018. (Tempat pelaksaan acara akan diumumkan pada tanggal 4 Juli 2018 pada saat aksi berlangsung).

12. Kami msh membuka dompet sumbangan dr teman2 sekalian untuk membiayai aksi dan kegiatan Silaturahim Pers.(spi/dimas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here