Kedaulatan Rakyat 100% Sedang Digerakan Mahasiswa dan Komponen Rakyat

96

 

Ilustrasi

Jakarta,sinarpagiindonesia.com – Gelombang kedaulatan rakyat 100% mengarah pada terlengkapinya kelompok-kelompok yang siap mengisi utusan-utusan rakyat. Dan pada jaman ini sedang digerakkan mahasiswa secara alami melalui pengorganisiran solid.

Melalui demokrasi dan gelombang perlawanan mahasiswa-pemuda di depan gedung MPR, Garis-Garis Besar Haluan Rakyat mulai termanifest.

Mengikuti mahasiswa-pemuda, kaum petani, kaum buruh dan rakyat jelata terus bergerak. Dengan dimulainya perjuangan sektor-sektor pembangunan rakyat dan negara melalui perlawanan berbagai macam RUU yang tidak pro rakyat, mahasiswa-pemuda telah membuka gerbang kedaulatan rakyat tersebut.

Harus semakin banyak kelompok terakomodir dalam kekuatan rakyat perjuangan.

Penggalangan, penggabungan dari seluruh elemen masyarakat sipil dan kelompok rakyat harus terlibat untuk tegaknya kedaulatan rakyat 100% ini.

Dan ini akan menjadi kesepakatan baru, wujud nasional baru dan bentuk demokrasi terbarukan.

Kekuatan rakyat dan masyarakat sipil yang menyatu dengan tetap memegang prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan nilai-nilai Indonesia, maka perubahan mendasar fundamental akan terjadi. Inilah kedaulatan rakyat yang diinginkan Pembukaan UUD 45 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Baca Juga :  Kerjasama JAKI Antar Jaringan Mulai Diimplementasikan
Oleh karena itu juga massa aksi harus mulai menyiapkan masuknya komponen-komponen ini ke dalam MPR.

Demokrasi berjalan menguat begitu juga Hak Asasi Manusia dan Hak Kepemilikan Rakyat atas Negara juga tercapai.

Masuknya komponen rakyat dan masyarakat sipil ke MPR adalah bentuk rakyat memiliki negaranya secara utuh. Kita tidak boleh menyerahkan agenda-agenda rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang telah diberikan mosi tidak percaya oleh mahasiswa. Yang artinya adalah bahwa kedaulatan rakyat harus melibatkan rakyat banyak. Bukan hanya oleh anggota DPR dan DPD saja.
Tetapi komponen rakyat dan masyarakat sipil yang harus masuk ke dalam MPR dengan utusan-utusannya. Dan masuknya ini harus mendorong dan mempercepat keputusan politik dalam peningkatan status kedudukan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dimana komponen rakyat dan masyarakat sipil adalah utusan-utusan rakyat yang mengisinya.

Sehingga agenda-agenda rakyat dan demokrasi menjadi terakomodir sesuai kehendak kedaulatannya. Dari perjuangan rakyat inilah, maka GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) dan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara bisa dijalankan. Dikarenakan berangkat dari perjuangan Garis-Garis Besar Haluan Rakyat.

Baca Juga :  Novel Baswedan Jaksa Agung? Sebuah Opini Tony Rosyid
Dan rakyat berkedudukan di atas negara sebagai pemilik sahnya. Sepenuhnya, seutuhnya sebagai pemilik seluruh sumber-sumber produksi dan kemakmuran yang dikelola Negara.

Tahapan-tahapan ini harus dicapai secara cermat dan sebagai kesadaran, bahwa ini bukan bentuk lama seperti yang pernah terjadi dalam orde baru atau orde lama. Melainkan bentuk yang belum pernah dilaksanakan sepenuhnya, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat tunduk pada tuannya. Yaitu rakyat banyak. Dan sekali lagi tetap dalam kerangka demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan seluruh aspek kehidupan di Indonesia, baik dalam permasalahan nasional maupun internasional.

Dan rakyat benar-benar terlibat langsung dalam seluruh keputusan organisasi miliknya, yaitu Negara yang selama ini diambil oleh kepentingan korporat dan oligarki.

Dan yang terjadi adalah penistaan, penyiksaan, pemiskinan dan pembunuhan serta tindakan keserakahan lainnya.

Bergerak terus hingga tercapai perubahan besar dalam ruang besar rakyat yang diperjuangkan mahasiswa-pemuda sebagai penentu arus baru perjuangan.

Biarkan mereka yang menentukan kehendaknya. Karena mereka adalah kaum muda, intelektual yang ideal sebagai agen perubahan.(spi/yudi ss)