Regulasi Migas yang Tak Kunjung Tuntas

138

M. Fahmy Asari (Ketua Dewan Energi Mahasiswa Surabaya)_

Surabaya,sinarpagiindonesia.com – Opini,Salah satu kendala terbesar bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu bangsa adalah masalah hukum. Memang hukum sangat dinamis, namun dinamika hukum seharusnya jangan sampai menghambat pekerjaan karena tidak adanya kepastian hukum, karena tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban melalui kepastian hukum.

Hampir delapan tahun revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi telah diwacanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut didasari oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan sejumlah pasal dalam UU No.22 tahun 2001 tersebut. Setidaknya tiga kali MK melakukan pembatalan atas pasal yang ada di UU Migas.

Pada tahun 2003 untuk pertama kalinya UU Migas diajukan pengajuan material. Dalam petitumnya para pemohon meminta untuk mencabut UU Migas. Namun pada tanggal 21 Desember 2004 melalui Putusan MK No. 002/PPU-I/2003 para hakim konstitusi memutuskan hanya mengabulkan sebagian permohonan. MK hanya mencabut pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) yang menyerahkan penentuan harga BBM dan gas pada mekanisme persaingan. MK berpendapat harus ada campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga BBM maupun gas. Sebab, keduanya merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Selain itu, MK juga merevisi sebagian isi dua pasal lainnya. Pertama, pasal 12 ayat (3) yang mengatur kewenangan Menteri ESDM dalam menetapkan badan usaha yang berhak melakukan eksplorasi maupun eksploitasi. Kedua, pasal 22 ayat (1) yang mewajibkan badan usaha menyerahkan seperempat bagian hasil produksinya untuk kebutuhan dalam negeri.

Judicial Review yang kedua MK memutuskan bahwa pasal 11 ayat (2) UU Migas bertentangan dengan pasal 20A dan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hanya saja, MK berpendapat proses kesepakatan kontrak kerja sama bukan mendapat persetujuan, melainkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR RI. Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan MK No. 20/PUU.V/2007.

Uji materi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi tidak berhenti disitu, bahkan dalam sebuah putusan lembaga pengawal konstitusi itu membatalkan 18 ketentuan terkait kedudukan, fungsi, dan tugas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP migas). Pada intinya, MK berpendapat BP Migas bertentangan dengan konstitusi. Akibatnya, BP Migas harus dibubarkan.

Menindaklanjuti keputusan itu, pada 10 Januari 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.9 Tahun 2013 tentang pembentukan Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Perpres tersebut menjadi dasar penggantian BP Migas oleh SKK Migas yang menjadi bagian dari pemerintah.

Setelah beberapa pasal yang terdapat dalam UU Migas dibatalkan oleh MK, wacana untuk merevisi Undang-undang tersebut gencar dilontarkan beberapa pihak, Undang-undang tersebut dinilai menguntungkan pihak asing, ditambah lagi prestasi Indonesia di sektor migas kian tahun mulai menurun, hal itu dapat terlihat dari tren investasi di sektor hulu migas yang mengalami penurunan drastis dari tahun 2014 sampai 2017. Ini membuktikan bahwa ada sebuah permasalahan yang memang harus dituntaskan oleh para pemangku kebijakan, bahwa ada persoalan tentang regulasi yang menghambat berkembangnya usaha di sektor migas.

Bayangkan saja di tahun 2015 dan 2016 dari 24 blok migas yang ditawarkan pemerintah kepada investor, tidak ada satupun investor yang tertarik pada penawaran tersebut, baik dari investor lokal hingga asing. Ini harus menjadi sebuah catatan serius bagi pemerintah untuk dapat menarik para investor agar mau mengelola blok migas yang ada di Indonesia dengan tidak memperumit dari segi administrasi.

Awal tahun 2019 Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya terkait langkah yang harus diambil dalam rangka mewujudkan ketahanan energi dan kemandirian energi. Salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah masalah regulasi yang memberikan peningkatan investasi di sektor migas.

Senada dengan Presiden, para perwakilan rakyat yang duduk di senayan pun memberikan gagasannya terhadap peningkatan produksi dan investasi. Alhasil draft rancangan revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi pun diselesaikan dan diserahkan kepada pemerintah untuk dikaji lebih mendalam.

Revisi UU Migas menjadi sorotan publik karna tak kunjung diselesaikan dalam beberapa tahun terakhir, padahal RUU tersebut telah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas di DPR RI. Nyatanya RUU tersebut tidak diselesaikan dalam periode DPR 2014-2019 meskipun ada beberapa pernyataan akan merampungkan dan mengesahkan RUU yang telah lama diwacanakan tersebut.

Sangat disayangkan, Undang-undang yang memang sudah tidak relevan tersebut masih harus dipertahankan dan tidak kunjung disesuaikan dengan kondisi pada hari ini. Salah satu penyebab utama dari molornya pembahasan ini adalah tidak ada keseriusan dari para pemangku kebijakan dalam memberikan jalan alternatif bagi pengusahaan migas. Terjadinya perbedaan konsep yang ditawarkan dari DPR RI maupun Pemerintah menjadikan RUU Migas ini akan semakin hangat dalam memformulasikan UU Migas yang tepat, efektif dan efesien.

Konsep dari pemerintah tetap memisahkan antara lembaga pengelola usaha hulu dan hilir yang saat ini sudah dijalankan oleh Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS) dan Satuan Kerja Khusus Hulu Migas (SKK MIGAS). Berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh DPR yang menggabungkan lembaga pengelola hulu dan hilir menjadi Badan Usaha Khusus Migas (BUK MIGAS).

Sudah menjadi sebuah keharusan bagi para pemangku kebijakan untuk lebih serius dalam menyelesaikan Rancangan Undang-undang Minya dan Gas Bumi dengan mengedepankan kepentingan yang lebih luas, dengan kembali pada amanat konstitusi yang telah menjadi konsensus bersama. (spi/red)