Pemerhati Nasib Petani Minta KPK Harus Usut Tuntas Penerbitan Izin HGU Diduga Cacat Hukum

223
  • Jambi,sinarpagiindonesia.com – Pengurus Persatuan Petani Jambi (PPJ), Thawaf Aly baru – baru ini telah ditetapkan sebagai tersangka pada saat memberikan bantuan kepada 45 ( Empat Puluh Lima ) Petani di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) terkait sengketa lahan dengan PT. EWF ( PT. Erasakti Wira Forestama ).

Dalam hal ini Thawaf Aly selaku Penerima Kuasa atau pendamping petani berjuang untuk mendapatkan kembali hak – haknya atas tanah / lahan yang dirampas oleh perusahaan PT.EWF, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12. 00 WIB merupakan sidang pertama pembacaan dakwaaan terhadap Thawaf Aly di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ia disangkakan telah menduduki lahan perkebunan PT. EWF sebagaimana Pasal 55 Huruf a Jo pasal 107 Huruf a Undang-Undang 39/2014 tentang Perkebunan.

PT. EWF mengusai lahan kepunyaan dari 45 petani dengan luas 70 hektar yang diklaim bagian dari HGU PT. EWF berdasarkan jual beli antara perusahaan dengan para petani sementara para petani tidak pernah menjual tanah / lahannya ke pihak perusahaan.

Sebaliknya transaksi perolehan lahan PT. EWF diduga keras dengan cara pemalsuan legalitas ( Sporadik ), yaitu mengatasnamakan pihak lain dimana penerbitan sporadiknya yang berkerjasama dengan oknum pemerintah Desa Merbau dan kasus tersebut Thawaf Aly selaku pendamping petani juga telah melaporkan kasus tersebut di Polda Jambi namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut proses hukumnya .

Merasa dirugikan dengan kejadian tersebut, 45 petani dari Desa Merbau memohon bantuan kepada Thawaf Aly dalam rangka pendampingan upaya penyelesaian konflik agraria yang tengah mereka hadapi agar diselesaikan secara musyawarah. Tanggal 9 Mei 2018 Thawaf Aly membuat surat pengaduan konflik agraria yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, sekaligus menyampaikan agar tidak menerbitkan HGU PT. EWF pada objek lahan yang masih berstatus sengketa dengan petani serta memohon upaya mediasi guna menyelesaikan konflik tersebut. Namun sangat disayangkan, secara diam – diam pihak BPN menerbitkan HGU PT. EWF yang berakibat fatal bagi petani dan pendamping ( Thawaf Aly ).

Tindakan PT. EFW melaporkan Thawaf Aly kepada pihak kepolisian dengan tuduhan sebagaimana Pasal 55 Huruf a Jo pasal 107 Huruf a Undang-Undang 39/2014 tentang Perkebunan menurut Tim Advokasi Forum Komunikasi LSM Jambi hal ini tidak bisa dibenarkan, pasalnya kasus ini bukanlah suatu Tindak Pidana melainkan persoalan sengketa pertanahan yaitu Perkara Perdata yang dipaksakan menjadi Perkara Pidana dengan dasar bahwa sebelum penerbitan HGU PT. EWF tertanggal 30 Juli 2018 (HGU No. 00039 dan No. 00041) oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pihak BPN tidak pernah mensosialisasikannya di masyarakat .

Selanjuntya menurut Tim Advokasi Forum Komunimasi LSM Jambi, kasus ini adalah penzholiman hukum terhadap saudara Thawaf Aly selaku pendamping petani yang merupakan upaya pelemahan serikat / organisasi tani yang tengah berjuang mendapatkan hak petani yang dizholimi.

Dengan dasar tersebut di atas pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 perwakilan Masyarakat Pemerhati Nasib Petani Kabupaten Tanjabtim mendatangi gedung KPK di Kuningan Jakarta guna menyampaikan laporan terkait penerbitan izin HGU PT. EWF di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjab Timur diduga keras sudah menyalahi aturan dan UUD Pertanahan dan dianggap cacat Hukum Administrasi.

Arpan perwakilan Masyarakat Pemerhati Nasib Petani Kab.Tanjabtim saat dikonfirmasi media ini di gedung KPK menyatakan ” saya berharap KPK segera menindak lanjuti laporan kami dengan harapan tidak terjadi komplik berkepanjangan antar pihak petani dan perusahaan dan menyarankan kepada pihak Pemkab Tanjabtim agar sungguh – sungguh memperhatikan nasib rakyatnya yang pastinya Petani di Kab.Tanjabtim terutama petani yang sedang bersengketa dengan perusahaan – perusahaan nakal ”ujarnya.

Arpan juga menambahkan “ dirinya berharap bapak Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN RI ) di Jakarta segera mencabut atau melakukan audit terhadap izin HGU PT. EWF karna diduga cacat hukum secara administrasi yaitu telah melangar pada pasal 12 angka (1) dan (2) pasal 17, 18 Undang Undang Perkebunan No 39 Tahun 2014 dan pelanggaran terhadap Pasal 24 Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.(spi/red)