Anggaran Dana Perehapan SMPN 1 Pekaitan Tahun 2018 Diduga di Mark Up

310

www.sinarpagiindonesia.com – Rohil 01-09-2020 Adanya Perehapan SMPN 1 pekaitan Kabupaten Rokan Hilir,Riau pada tahun 2018 dana bantah  (bantuan pemerintah) dari kementrian pendidikan pusat yang di kelola langsung oleh kepala sekolah dan panitai Perehapan berdasarkan peraturan direktorat kementrian pendidikan tahun 2017.

Hasil investigasi awak media www.sinarpagiindonesia.com  di lapangan tentang Perehapan SMPN 1 pekaiatan pada tahun 2018 yang silam yang jadi pertanyaan,berbeda keterangan wakil kepala sekolah dan bendahara sekolah

Sungguh miris sekali antara wakil kepsek dan bendahara sekolah memberikan keterangan yang tidak pasti ” ada apa? Apa ada permainan terselubung memark up anggaran dana bantah dari pusat? Kuat dugaan dari pihak panitia perehapan sekolah SMPN 1 pekaitan memark up anggaran dana bantah (bantuan pemerintah) tersebut.

Saat di wawancari panitia Perehapan bendahara sekolah SMPN 1 pekaitan di sekolah tgl 06-08-2020 menyatakan”anggaran untuk Perehapan Rp.450.000.000 yang di rehap lantai, flapon, atap, jendela, pintu, ganti cat satu ruangan kantor guru dan 6 ruangan kelas sekolah pada waktu itu Rp.45 juta sekali pencairan sebanyak 10 kali” terangnya.

Dan tak itu juga di wawancari Wakil kepala sekolah menyebutkan, Perehapan SMPN 1 pekaitan pada tahun 2018 anggarannya Rp.300.000.000 yang di rehap lantai, flapon, atap, jendela, pintu 3 ruangan kelas sekolah dan satu ruang kantor guru, yang 3 ruangan kelas itu di ganti cat saja ucapnya pada media ini.

Untuk menelusuri lebih lanjut di konfirmasi ketua komite melalui telfon selulernya mengenai perhapan sekolah SMPN 1 pekaitan tahun 2018 “anggaran dana nya saya tidak tau setelah pekerjaan selesai saya ada menanda tanganinya”kalau kontrak tak ada sama saya nantilah saya tanyakan lagi sama kepala sekolah”, tuturnya.

Awak media www.sinarpagiindonesia.com Mencari kebenaran Perehapan SMPN 1 Pekaitan tersebut anggaran tahun 2018 di wawancarai Sunaryanto di Kantor dinas Pendidikan Rohil pada tgl 25-08-2020.

“Terkait hal itu anggaran dana nya saya tidak tau tanya Sama kepala sekolah soalnya dana bantah (bantuan pemerintah) dari kementrian pendidikan pusat itu langsung masuk ke rekening kepala sekolah dan di kelola oleh kepala sekolah” Kami tidak ada keterlibatan dinas apa lagi tanda tangan, seperti PPTK tak ada” ucapnya.

Lanjut Sunaryanto “Mengenai hal itu kepala sekolah langsung melobi kementrian pendidikan dan ada kala nya kementrian itu tidak memberitaukan ke dinas pendidikan jika ada bantuan dari kementrian tiba tiba minta laporan kepada dinas, awal nya tidak memberitahukan pekerjaan tersebut kepada dinas dan kami lepas tangan masalah itu.

“Apabila ada permasalahan pekerjaan tersebut di lapangan tidak sesuai kontrak kami dari pihak dinas tidak ada tanggung jawab sama sekali,dan pekerjaan tersebut sudah di kontrol oleh kementrian, tugas dan fungsi kami hanya memberikan informasi bahwa ada bantuan perehapan dari pusat itu saja”, ujarnya.

Apa benar, yang di katakan Sunaryanto dari pihak dinas pendidikan Rohil seperti itu, mengacu pada peraturan direktorat kementrian pendidikan RI tahun 2017 tugas dan fungsi dinas pendidikan apabila ada permasalahan pekerjaan di lapangan, dari pihak dinas harus menyurati kementrian dan TP4 bagaimana mungkin tidak ada kaitan sama dinas pendidikan Rohil?

Bung Wahyudi.SP sebagai Ketua harian LSM LMP (laskar merah putih) meminta kepada APIP dan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir untuk menyelidiki kebenaran Perehapan SMPN 1 Pekaitan anggaran tahun 2018, jika terbukti adanya dugaan pengelembungan anggaran dana bantah (bantuan pemerintah) dari pusat tangkap oknum oknum terlibat yang notabene merugikan keuangan negara supaya ada efek jera bagi memangku jabatan dan memegang anggaran, ucap Wahyudi mengakhiri. (spi/bambang)