Sinar Pagi Indonesia

Hari: 15 Februari 2023

  • Pembalap F1 Powerboat Dijadwalkan Akan Tiba Di Danau Toba Pada 18 Februari 2023

    Sumatera Utara, www.sinarpagiindonesia.com – 

    Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney Maya Watono mengatakan pembalap dunia yang turun pada putaran pertama Kejuaraan Dunia Perahu Motor atau F1 Powerboat World Championship (F1H2O) 2023 dijadwalkan tiba di Danau Toba, Sumatera Utara pada 18 Februari 2023.

    “Pebalap dan ofisial akan mulai berdatangan pada 18-19 Februari. Lalu pada 20 Februari, mereka menurunkan boat ke danau untuk selanjutnya melakukan latihan bebas pada 23-24 Februari,” kata Maya dalam konferensi pers secara daring, Senin.

    Berdasarkan jadwal, peserta putaran pertama F1 Powerboat di Danau Toba mendapat tambahan latihan bebas pada Jumat (24/2). Satu hari kemudian atau Sabtu (25/2), mereka akan kembali menjalani latihan bebas pada pagi hari dan dilanjutkan dengan kualifikasi pada sore harinya.

    Puncaknya pada Minggu (26/2), lomba bergulir. Sebanyak 20 pebalap dari 10 tim akan bersaing memperebutkan poin pertama dalam lomba yang bergulir di danau vulkanik tersebut.

    Perlombaan diprediksi sengit karena ini merupakan kali pertama peserta adu cepat di Danau Toba. Selain itu, lanjut Maya, rute atau lintasan memiliki keunikan yang tak dapat dijumpai di belahan dunia mana pun.

    “Sirkuit ini berbeda cukup unik karena lintasannya ada di danau dan ini pertama kali terselenggara di Danau Toba. kami sudah melakukan homologasi, panjangnya yakni 2,2 kilometer. Bentuknya terunik di dunia karena geografis Danau Toba sebagai danau vulkanik,” katanya.

    Nantinya para pebalap dalam Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 ini akan berlomba selama 40 menit untuk menjadi yang terbaik. Untuk titik ring satu, lanjut Maya, terletak di Lapangan Sisingamangaraja dan Pelabuhan Napitupulu.

    Terlepas dari itu, logistik untuk balapan sudah mulai berdatangan sejak Minggu (12/2) malam waktu setempat.

    “Kami mempersiapkan kedatangan dan saat ini boat sudah berangkat dari Belawan ke race venue (arena lomba). Boat pertama sudah sampai ke race venue kemarin malam dan akan terus berlanjut secara bertahap. (spi/lucky)

     

  • Setelah Divonis 1 Tahun 6 Bulan, Akankah Richard Eliezer Bisa Kembali Berdinas Sebagai Anggota Kepolisian?

    Jakarta, www.sinarpagiindonesia.com – Penasihat Hukum Richard Eliezer, Ronny Talapessy, mengungkapkan harapan kliennya seusai menerima vonis tersebut. Richard berharap bisa kembali menjadi anggota Polisi aktif.

    “Harapan Richard Eliezer untuk kembali berdinas menjadi anggota Brimob,” kata Ronny seusai sidang vonis Richard Eliezer, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2).

    Ronny berujar, menjadi anggota Brimob merupakan kebanggaan bagi kliennya.

    “Itu adalah kebanggaan Richard Eliezer,” tegasnya.

    Lantas apakah Richard Eliezer masih mempunyai peluang berkarir sebagai anggota Polri usai divonis 1 tahun 6 bulan penjara?

    Ahli psikologi forensik sekaligus peneliti ASAL Indonesia Institute, Reza Indragiri Amriel, mengungkapkan Richard Eliezer masih mempunyai peluang berkarir sebagai anggota Polri jika majelis hakim tidak menjatuhkan vonis lebih dari 2 tahun penjara dalam perkara itu.

    “Kalau kita ingin menyelamatkan karier Eliezer sebagai personel Polri, maka berdasarkan presiden sebelumnya, andaikan divonis bersalah hukuman maksimalnya tidak lebih dari dua tahun saja,” kata Reza Indragiri Amriel. (spi/lucky)

  • Kadis PUPR : Sebut Walikota Sangat Berperan Dalam Rehabilitasi Pembangunan Jalan Kecamatan Longkip

    Aceh Subulussalam,sinarpagiindonesia.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kota Subulussalam bantah anggapan tidak ada peran Walikota Subulussalam dalam perbaikan jalan Longkib.

    Hal ini terkait masalah perbaikan jalan di Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Kota Subulussalam, yang menuding bahwa tak ada peran Walikota dalam pembangunan jalan akses kecamatan longkip.

    Disebutkan, mulai dari pihak-pihak yang berperan, klaim soal sumber anggaran untuk perbaikan jalan tersebut, bagian jalan dan jembatan yang belum diperbaiki, hingga gunting pita yang dilakukan oleh Walikota Subulussalam yang kemudian dituding kurang Elok.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota  Subulussalam Ir. Alhaddin menjelaskan bahwa anggaran untuk perbaikan Jalan kecamatan Longkib sepanjang 12 Kilometer tersebut berasal dari tiga sumber dana yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler sekitar Rp. 10 Miliar lebih, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sekitar Rp. 8 Miliar lebih dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar Rp. 10 Miliar lebih.

    “Dana itu kan usulan dari Pemerintah Kota Subulussalam, dalam hal ini  Walikota Subulussalam meminta kepada Pemerintah Pusat dan disetujui oleh DPRK Subulussalam, kalau Walikota tidak mau mengusulkan dana itu di situ kan bisa saja juga jalan itu diperbaiki,” kata Alhaddin  dalam keterangannya kepada media.

    Ia juga membantah soal adanya tudingan dari Wakil Ketua DPRK Subulussalam bahwa Walikota Subulussalam tidak mempunyai peran dalam program kerja infrastruktur perbaikan Jalan Longkib tersebut.

    “Walikota Subulussalam itu kan kepala daerah dan kepala pemerintahan atau dengan kata lain sebagai penguasa wilayah, APBK Subulussalam siapa yang buat?  Ya Walikota Subulussalam, lalu kemudian dibahas bersama DPRK Subulussalam, Walikota Subulussalam itu sangat berperan, saya bantah itu yang mengatakan tidak ada peran,” tegas Alhaddin.
    Selanjutnya soal ada jembatan dan sekitar 30 Meter Jalan Longkib tersebut yang belum diperbaiki, Alhaddin menjelaskan bahwa jika itu tidak masuk, karena Anggaran belum mencukupi dan waktu pelaksanaannya juga belum maksimal.

    Namun, lanjut dia, Jalan dan jembatan yang belum diperbaiki itu direncanakan akan diperbaiki pada tahun mendatang.

    Kemudian soal gunting pita yang dikatakan kurang Elok oleh salah seorang Anggota DPRK, Kadis PUPR Kota Subulussalam juga menjelaskan bahwa itu murni permintaan dari masyarakat Longkib melalui beberapa tokoh masyarakat Kecamatan Longkib.

    “Waktu itu kan ada kegiatan serah terima jabatan camat di Kecamatan Longkib, jadi oleh tokoh masyarakat di sana, karena merasa senang, jalan mereka telah diperbaiki, maka secara kebetulan setelah selesai acara Sertijab Camat itu, mereka minta kepada Walikota Subulussalam untuk menggunting pita itu,” jelas Alhaddin.

    Selain itu, Kadis PUPR kota Subulussalam itu juga menjelaskan soal Pembangunan PAM di Subulussalam, bahwa proyek itu adalah proyek Balai Cipta Karya, di bawah Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan pagu anggaran sebesar Rp. 74 Miliar, bukan Rp. 30 Miliar.

    “Proyek PAM yang anggarannya mencapai Rp. 74 Miliar itu sudah kita Surati Dirjen Cipta Karya agar pembangunan perpipaan dan lainnya supaya dilanjutkan, sekaligus juga sudah kita minta agar status UPTD saat ini supaya dialihkan menjadi PERUMDA atau Perusahaan Milik Daerah Subulussalam, namanya PAM Tirta Salam, berkasnya sudah lengkap, tinggal menunggu rekomendasi dari Mendagri,kata Alhaddin. (spi/sjp)

  • Diakhir Masa Jabatan,Bisa Anggota DPRK Berharap Pemko Tidak Menambah Defisit

    Aceh Subulussalam,sinarpagiindonesia.com – Dedi Bustamar, Wakil Ketua Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, berharap diakhir masa jabatan Pemerintahan Kota Subulussalam yang di nahkodai Bintang-Salmaza (BISA), tidak menambah Hutang, hingga meninggalkan Defisit, yang semakin membesar.

    Menurut Dedy, dengan Hutang dan Defisit Kota Subulussalam saat ini mencapai Rp 250 Miliar. Disamping itu, dia pun berharap agar tidak menambah Defisit lagi.

    “Dengan Hutang dan Defisit saat ini, saya cuma bisa berharap agar Pemerintah Kota Subulussalam jangan menambah defisit yang sudah mendekati 250 M,” sampai, Dedy.

    Selain itu, Dedy juga mengakui dengan adanya kegiata Normalisasi sungai yang baru-baru ini di anggarkan Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam dari APBK yang sangat terlalu besar anggarannya. Harusnya, menurut Dedy, anggaran sebesar itu dapat di realisasikan dari anggaran APBA.

    “Kita akui itu ada mamfaatnya terhadap petani di bantaran sungai tersebut, dan seharusnya kegiatan seperti itu bisa menggunakan anggaran APBA,” ujar, Dedy.

    Dia pun menyayangkan, anggaran normalisasi sungai tersebut sangat terlalu besar. Padahal, ditambahkan Dedy, seharusnya dari jembatan Tambar Lihe ke Hulu tidak perlu di normalisasi.

    Disamping itu, Wakil Ketua | (Satu), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam Fajri Munthe, menilai pemerintahan saat ini belum menunjukkan kemajuan di sektor  Infrastruktur, yang bersumberkan dari anggaran APBN maupun APBA.

    Terkait ke sejahteraan masyarakat Kota Subulussalam, disampaikan Fajri, kita kembali mengingat Visi dan Misi nya, jikalau Visi Misi tersebut di realisasikan sudah lama masyarakat Pemko Subulussalam ini merasakan kesejahteraan di sektor ekonomi, karena latar belakan karena latar belakang Walikota Subulussalam saat ini diketahui seorang bisnisman.

    “Beberapa tahun yang lalu Walikota Subulussalam turun langsung kelapangan untuk melakukan penanaman Jagung  terkait dengan ketahanan pangan, namun, endingnya saat ini juga tidak ada,” Jelas, Fajri.

    Ditambah lagi, kata dia, beberapa kali Masyarakat di pinggiran sungai yang bertani ada yang terdampak banjir, yang mengakibatkan kerugian besar kepada petani, namun campur tangan pemerintah juga tidak ada soal bantuan bibit kepada petani.

    “Ini sangat sayang sekali, seharusnya pemerintah itu menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang bertani di pinggiran Sungai,” tutup, Fajri”.(spi/sjp)