T.KARO,sinarpagiindonesia.com – Setelah dua kali penundaan sidang oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena Rencana Tuntutan (Rentut) yang belum turun dari Kejagung, akhirnya JPU membacakan tuntutan terhadap tiga orang terdakwa yang masing-masing dengan pidana mati.Sidang perkara yang tercatat di Pengadilan Negeri Kabanjahe, masing masing terdakwa dengan Nomor Perkara: 180/Pid.B/2025/PN Kbj an Yunus Tarigan, 181/Pid.B/2025/PN Kbj an Bebas Ginting alias Bulang, dan 182/Pid.B/2025/PN Kbj an Rudi Sembiring dijatuhkan tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum.
Ada pun dalam pembacaan tuntutan, JPU yang mulanya mendakwakan dakwaan alternatif. Sehingga apabila dakwaan pertama sudah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan dakwaan yang lain. Dalam hal ini JPU secara yakin menyatakan jika para terdakwa sudah memenuhi dakwaan pertama yakni Pasal 340 KUHPidana.
Dalam analisis yuridisnya, JPU menyimpulkan jika tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa sudah memenuhi unsur pidana yakni: Barang siapa, sengaja, dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain.
Dari semua proses pembuktian yang berlangsung sejak Januari 2025 hingga saat ini, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada JPU menyatakan jika seluruh dalil sudah terpenuhi.
Ditambah adanya situasi yang memberatkan yakni:
- Perbuatan terdakwa menimbulkan korban yang meninggal dunia yakni almarhum RSP, istrinya, anak, dan cucunya.
- Bahwa tindakan terdakwa merupakan tindakan yang bengis.
- Bahwa tindakan terdakwa yang meresahkan masyarakat.
- Bahwa tindakan terdakwa menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan membekas pada keluarga korban.
Secara yakin, kesimpulan tuntutan yang dibacakan oleh Kasipidum Kejaksaan Negeri Tanah Karo Gus Irwan Marbun, bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana dan supaya para terdakwa dijatuhi hukuman mati dan tetap ditahan.
By Order
Menyikapi telah terpenuhi unsur delik pembunuhan berencana tersebut, Ketua Tim LBH Medan Irvan Saputra SH MH meyakini jika ketiga terdakwa merupakan orang yang diorder (pesan).
Hal tersebut bukan tanpa alasan. Di mana telah berulang kali LBH Medan dan KKJ sampaikan, bahwa ketiga terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan Rico. Serta ketiganya bukan pula orang yang diberitakan Rico sebagai pemilik lokasi judi.
“Maka sangat tidak mungkin mereka membunuh Rico dan keluarga jika tidak ada orang yang order,” katanya.
Hal ini juga telah dikuatkan oleh terdakwa Bebas Ginting alias Bulang pada persidangan awal melalui penasehat hukumnya, bahwa ada keterlibatan Koptu HB.
“Hal ini didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, jika lokasi judi tersebut merupakan milik Koptu HB. Maka, secara tegas LBH Medan meminta Pomdam I/BB untuk segera memproses keterlibatan Koptu HB secara objektif dan transparan. Dan tidak ada upaya untuk melindungi Koptu HB,” harap Ivan.
Apalagi, tambahnya, pembunuhan berencana terhadap wartawan Rico dan keluarganya (istri, anak, dan cucu) telah bertentangan dengan UUD 1945, UU 31 Tahun 1999 tentang HAM, ICCPR, DUHAM, UU Perlindungan Anak, dan KUHP.
Untuk persidangan selanjutnya yakni agenda pledoi akan dijadwalkan pada 24 Maret 2025.
Dalam hal ini, LBH Medan selaku kuasa korban Eva, merasa yakin, dengan adanya tuntutan pidana mati yang dijatuhkan kepada para terdakwa, ada satu perubahan dari para terdakwa untuk menyesali dan benar-benar jujur dalam pledoi mereka termasuk membuka fakta-fakta yang mungkin masih terbuka pada saat persidangan.
“Karena pledoi merupakan proses pembuktian terakhir dalam persidangan,” tandasnya.(spi/red)
No comment