Aceh Subulussalam, www.sinarpagiindonesia.com – Tujuh bulan kepemimpinan Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin bersama Wakil Wali Kota M Nasir menunjukkan hasil positif di tengah kondisi keuangan daerah yang masih dibayangi defisit.
Pemerintah kota memastikan pembayaran honor perangkat kampung, gaji aparatur sipil negara (ASN), hingga tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berjalan lancar tanpa hambatan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam, Mhd Ali Tumangger, S.STP., M.Sc, mengungkapkan bahwa kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga sejak 2022 . 2023.dan 2024 juga mulai dilunasi secara bertahap
“Kewajiban atau utang pemerintah kepada pihak ketiga sejak 2022, 2023, dan 2024 mulai dibayar,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (27/9).
Ali menjelaskan, langkah efisiensi dilakukan agar kewajiban dapat terpenuhi tanpa menghentikan program prioritas pemerintah.
Menurutnya, beban defisit yang ditinggalkan dari tahun-tahun sebelumnya cukup berat. Pada 2022, angka defisit tercatat sekitar Rp205 miliar, lalu menurun menjadi Rp156 miliar pada 2023, dan Rp110 miliar pada 2024.
Pembahasan APBK Subulussalam 2025 Terhambat, Fraksi Rabbani Pertanyakan Data Utang dan Defisit
Namun, di tahun pertama kepemimpinan Rabbani, nilai defisit berhasil ditekan hanya menjadi Rp54 miliar.
“Kalau dilihat dari gambaran di atas, tahun pertama kepemimpinan Rabbani dapat menekan defisit. Angkanya relatif kecil dibandingkan dengan tiga tahun terakhir,” tegas Ali.
Ia menambahkan, defisit pada Qanun APBK 2025 sebagian besar digunakan untuk menyelesaikan kewajiban yang tertunggak dari tahun-tahun sebelumnya.
“Penyelesaian utang tahun 2022, 2023, dan 2024 menjadi fokus pemerintah agar beban tidak semakin menumpuk,” pungkasnya.
(spi/saur)
No comment