Aceh Singkil,sinarpagiindonesia.com –Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) menyoroti dugaan kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi pada Rabu, 11 Februari 2026, di Kabupaten Aceh Singkil. Hingga hari ini, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (KORWIL BGN) dinilai masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi resmi kepada publik.
Sekretaris Jenderal AMPAS, Budi Harjo, menegaskan bahwa sikap diam tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Dugaan keracunan yang menimpa sejumlah peserta didik bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak.
“Peristiwa yang terjadi pada 11 Februari 2026 itu harus dijelaskan secara terbuka. Jangan ada kesan pembiaran atau upaya menutup-nutupi fakta di lapangan,” tegas Budi Harjo.
Program MBG yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional seharusnya menjadi program unggulan dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Namun jika dalam pelaksanaannya justru menimbulkan persoalan kesehatan, maka perlu dilakukan evaluasi total, mulai dari pengelolaan dapur, distribusi makanan, hingga standar kelayakan konsumsi.
AMPAS mendesak KORWIL BGN Aceh Singkil segera memberikan klarifikasi resmi terkait:
Jumlah pasti peserta didik yang terdampak pada 11 Februari 2026.
Hasil pemeriksaan medis dan uji laboratorium.
Standar operasional prosedur (SOP) dapur MBG yang diterapkan saat kejadian.
Langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang.
Selain itu, AMPAS meminta aparat penegak hukum turun tangan apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kalau memang tidak ada masalah, sampaikan secara terbuka. Tapi jika ada kelalaian, harus ada yang bertanggung jawab. Keselamatan anak-anak lebih penting daripada jabatan,” tambahnya.
AMPAS menegaskan akan terus mengawal kasus dugaan keracunan MBG ini sampai ada kejelasan dan pertanggungjawaban yang nyata. Masyarakat Aceh Singkil berhak mendapatkan informasi yang jujur dan transparan atas setiap program yang dijalankan atas nama rakyat.(spi/muji)
