Samosir, www.sinarpagiindonesia.com – Beberapa guru SMP Negeri 1 Sianjur Mulamula dimutasi secara mendadak hanya beberapa jam setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Samosir pada 14 April 2025.
Mutasi ini langsung mengundang kecaman dari berbagai kalangan. Para pemerhati pendidikan menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembalasan politik birokrasi yang sempit, bahkan tak salah disebut telah mencederai marwah dunia pendidikan di Samosir.
Ketua LSM ICW Koordinator Daerah Samosir, Saut Limbong, menyebut tindakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Samosir, Jonson Gultom, sebagai penyalahgunaan jabatan yang nyata.
Ini bukan sekadar mutasi. Ini tindakan pembungkaman terhadap suara guru. Sangat mencederai marwah pendidikan,” ujar Saut, Selasa 22/4/2025
Ia menegaskan, pendidikan seharusnya menjadi ruang bebas untuk berpikir, berdiskusi, dan menyuarakan kebenaran, bukan medan represi dari para pejabat birokrat.
“Ketika guru dimutasi karena menyampaikan kegelisahan mereka, maka yang dilukai bukan hanya individu, tapi seluruh wajah pendidikan di Samosir,” tegasnya.
Menurut Saut, Jonson Gultom tidak hanya bertindak arogan, tetapi juga secara sadar menghancurkan etos akademik dengan cara membungkam para pendidik yang berani bersuara.
“Ini tamparan keras bagi dunia pendidikan. Pendidikan dikendalikan oleh kekuasaan, bukan oleh nilai-nilai keilmuan dan integritas,” lanjutnya.
Saut menilai Jonson seharusnya dinonaktifkan sementara waktu untuk membuka ruang penyelidikan yang independen atas laporan-laporan soal sikap arogannya.
Namun yang terjadi justru sebaliknya: guru dimutasi, sedangkan Jonson tetap nyaman di kursi dinas, dilindungi oleh lingkaran kekuasaan.
Lebih jauh, ia menyinggung adanya praktik kolusi dan nepotisme yang mengakar di tubuh Pemkab Samosir. Hubungan darah antara Jonson dan Bupati Vandiko Gultom menjadi sorotan.
Jonson adalah adik kandung dari ayahnya Vandiko. Ini bukan rahasia. Maka jangan heran jika ia seperti kebal hukum,” tegas Saut.
Ia menuding bahwa Pemkab Samosir kini dijalankan dengan prinsip kekeluargaan, bukan profesionalisme, apalagi meritokrasi.
Sikap Komisi I DPRD Samosir juga dipertanyakan karena menggelar RDP secara tertutup dan tak memberikan pembelaan terhadap guru yang justru menjadi korban.
Jika DPRD diam, jika Kadis dibiarkan, maka kita sedang menyaksikan runtuhnya fondasi pendidikan yang sehat di Samosir,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Samosir, Rohani Bakara, memilih bungkam saat dimintai konfirmasi soal proses mutasi ini.
Ketua Komisi I DPRD Samosir, Noni boru Purba, menyebut isu mutasi sempat terdengar, namun tidak dibahas karena dianggap hanya rumor.
“Kalau cuma katanya, ya tak usah dibahas. Mutasi juga bukan ranah kami,” balas Noni dalam pesan singkat.
Namun ia mengakui pihaknya telah menyampaikan kepada Kadis agar tidak melakukan mutasi. Sayangnya, saran itu diabaikan begitu saja.
“Sudah kami sampaikan kepada Kadis, sebaiknya jangan ada mutasi. Tapi faktanya tetap terjadi,” tambahnya.
Dua guru yang seharusnya mendapat perlindungan karena berani bersuara, justru dikorbankan. Ini mencerminkan kegagalan sistem untuk berdiri di atas nilai kebenaran.
Mutasi ini tidak hanya melemahkan moral guru, tetapi juga merusak wibawa pendidikan dan menodai marwah institusi sekolah sebagai tempat tumbuhnya nilai-nilai kritis dan demokratis.
(spi/fs)
No comment