Lampung Utara, www.sinarpagiindonesia.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk ke SD Negeri Kalibening Raya sejak Senin, 29 Desember 2025 hingga Sabtu, 3 Januari 2026, menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Pasalnya, kualitas dan nilai gizi makanan yang diterima siswa dinilai tidak layak dan patut dipertanyakan kesesuaiannya dengan standar pemerintah.
Berdasarkan pantauan dan keluhan yang disampaikan wali murid serta masyarakat sekitar, menu MBG yang dibagikan kepada siswa SD Negeri Kalibening Raya dinilai jauh dari kata bergizi, baik dari segi porsi, variasi menu, maupun kandungan nutrisi yang seharusnya dipenuhi dalam program nasional tersebut.
“Kalau melihat menu dan porsi yang diberikan, kami sangat meragukan ini bisa disebut Makan Bergizi Gratis. Jelas tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Program MBG sendiri merupakan program strategis pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah guna mencegah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, pelaksanaan di lapangan justru menimbulkan kekecewaan dan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Ketua LSM GEMPUR, Saripudin, dengan tegas menyampaikan bahwa pihaknya mencium adanya dugaan penyimpangan serius dalam pengelolaan dapur MBG yang menyuplai makanan ke SD Negeri Kalibening Raya.
“Kami kuat menduga ada praktik tidak benar dalam pengelolaan MBG ini. Jika kualitas makanan seperti ini, maka patut diduga ada permainan anggaran. Ini bisa mengarah pada dugaan korupsi besar yang dilakukan oleh oknum-oknum tikus berdasi,” tegas Saripudin.
Ia meminta aparat penegak hukum (APH), baik dari kepolisian maupun kejaksaan, untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk mengaudit pemilik dapur MBG, alur distribusi, serta penggunaan anggaran yang bersumber dari uang negara.
“Kami mendesak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten untuk tidak tinggal diam. Dinas terkait harus bertindak tegas. Jangan sampai program yang niatnya mulia justru menjadi ladang korupsi,” lanjutnya.
Saripudin menegaskan, LSM GEMPUR siap mengawal kasus ini hingga tuntas dan akan melaporkan secara resmi jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari instansi berwenang.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola dapur MBG maupun dinas terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut. Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi siswa, bukan malah merugikan dan mencederai kepercayaan publik.
(spi/team/pwri)
