Ketua Dewan Pers Soroti Dampak AI dan Disinformasi Tekankan Keadilan Ekonomi Bagi Media

Hal itu disampaikannya saat diwawancarai sejumlah wartawan di sela Konvensi Nasional Media Massa dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Aula Aston Hotel, Kota Serang, Provinsi Banten, Ahad (8/2/2026).

Komaruddin menegaskan, saat ini hampir seluruh media tradisional mengalami tekanan berat secara ekonomi, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja pers.

“Sekarang ini semua media tradisional mengalami PHK karena pendapatannya (income) menurun. Dari mana income-nya? Dari iklan. Iklan larinya ke media sosial,” ujar Komaruddin.

Ia menilai, ketimpangan distribusi pendapatan iklan digital menjadi persoalan struktural yang harus mendapat perhatian serius, termasuk dari pemerintah.

“Kalau pemerintah tidak ikut menciptakan keadilan, media mainstream itu kemudian mengalami kekurangan pendapatan (revenue) dan akhirnya PHK,” tegasnya.

Selain persoalan ekonomi, Komaruddin juga menyoroti praktik pemanfaatan konten jurnalistik oleh teknologi AI tanpa mekanisme perlindungan hak cipta dan royalti yang adil bagi perusahaan pers dan wartawan.

“Kalau AI mengambil, ya dia harus bayar royalti. Kalau tidak, ini kan semacam perampokan terhadap karya-karya jurnalistik. Harus dilindungi, itu intinya,” katanya.

Menurut Komaruddin, karya jurnalistik dihasilkan melalui proses panjang, kerja profesional, serta memerlukan biaya dan tanggung jawab etik, sehingga tidak adil jika dimanfaatkan tanpa imbal balik.

“Wartawan sudah jerih payah memproduksi berita, tapi kemudian disedot AI dan tidak dapat royalti. Itu tidak adil (fair),” ujarnya menambahkan.

Ia menekankan perlunya regulasi yang berpihak pada keberlanjutan pers nasional agar transformasi digital dan perkembangan AI tidak justru melemahkan ekosistem jurnalisme yang sehat dan bertanggung. (spi/red)