Pontianak,sinarpagiindonesia.com – Mantan Kadisdikbud yg juga mantan caleg DPR RI dari PDI Perjuangan Kalbar, Alexius Akim yang sekarang memimpin menjadi ketua DPW PSI Kalbar gelar konferensi pers bersama awak media di rumah Radank , senin ( 13/1) Pontianak .
Alexius Akim angkat bicara usai operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi (KPK) terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan , KPK turut menyelidik dugaan keterlibatan para petinggi PDI perjuangan .
Sebelum menjadi Ketua DPW PSI Kalbar, berdasarkan pleno awal KPU Alexius Akim berhak mendapat satu kursi DPR RI dari dapil 1 Kalbar , Namun saat pleno penetapan di KPU RI, PDI Perjuangan mengajukan pemecatan kepada Alexius Akim, kemudian digantikan Maria Lestari caleg urutan suara terbanyak setelah Akim, sedangkan Michael Jeno mengundurkan diri “. Jelasnya
” Apa yang sudah terjadi pada saya dulu hampir sama dengan kasus yang bergulir saat itu banyak orang yang menghubungkannya dengan masalah saya , maka di sinilah saya mengemukakan apa yang saya alami sekarang karena ini bukan rahasia umum “.
Di jelaskan nya lebih lanjut , yang jadi persoalan adalah saat penempatan calon legislatif terpilih tanggal 31 agustus 2019 memang saya Sebagai orang yang bersentuhan langsung pada waktu itu agak sedikit bertanya saya sebagai pemenang ke dua pileg saya langsung di pecat tanpa melalui prosedur yang betul, yang lebih membingungkan lagi Kalau Saya berhalangan menurut partai saya sudah melanggar kode etik partai . ” tapi kok ada calon lagi yang mengundurkan diri selain saya ” .
Kembali Akim mengungkapkan , apa yang sudah saya alami saya serahkan kepada tuhan , dan saya tidak melakukan perlawanan hukum karena saya sadar kalau mau melawan PDIP saya tidak kuasa karena apa yang sudah di tuduhkan kepada nya sudah di selesaikan bahwa KPU , Bawaslu dan KKPU sudah memutuskan tidak ada pelanggaran pemilu yang di lakukan seperti apa yang di tuduhkan kepadanya , masalah ini sudah clear hanya saya terlanjur di pecat walaupun sampai saat ini saya belum menerima surat pemecatan dari PDIP “. Ujarnya
Politisi yang kini menjadi ketua DPW PSI provinsi kalbar juga menegaskan jangan ada yang mangkir terhadap hukum , ” jangan hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas “alangkah baiknya jadi pembelajaran politik , tindakan ini sebagai sebuah kesewenang-wenangan, dan bahkan melanggar Hak Asasi Manusia “. Ungkapnya mengahiri (spi/dng)
