BPK Audit Tahun 2020 di Pemkab Lampura Diduga Kebocoran Negara Mencapai 4 M, Telah Dikembalikan Ke Negara

384

Lampura,sinarpagiindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara atas dasar audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2020 di Sekretariat DPRD Lampung Utara ditemukan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp 2.370.051.732 dan Kelebihan pembayaran proyek 2018 di PUPR Lampura sebesar 1,7 Milyar sehingga total lebih 4 Milyar telah dikembalikan ke Negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Inspektorat Lampura yang diwakili oleh Wakil koordinator Tim khusus, Imam Sampurna, S.STP, M.M bahwa Pemkab yang dalam hal ini Sekretariat DPRD Lampura telah melaksanakan rekomendasi dari BPK RI.

“atas Rekomendasi tersebut, Sekwan telah selesai mengembalikan kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang nilainya 2,3 Milyar lebih, dan PUPR juga telah melakukan pengembalian uang melalui rekanan” jelas Imam Sampurna, Minggu (12/09/2021).

Imam juga mengatakan bahwa terkait dinas PUPR Lampura memang masih terdapat 3 rekanan yang belum mengembalikan namun sedang dalam proses.

“kalo PUPR Lampura pihak ketiga masih ada yang belum setor, tapi tinggal sedikit. Kita akan tunggu penyelesaian nya” pungkas Imam.

Seperti diketahui, pemberitaan sebelumnya, dalam audit BPK tersebut, kelebihan pembayaran Sekretariat Dewan (Sekwan) Lampura terhadap perjalanan dinas sebesar Rp2.370.051.732 dengan rincian sebagai berikut kelebihan pembayaran uang harian di atas tarif Perbup sebesar Rp74.180.000, uang representasi diatas tarif Perbup sebesar Rp2.700.000, biaya penginapan di atas tarif Perbup Rp31.201.800, biaya penginapan yang tak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp238.867.000.K

emudian biaya trasport sopir dan ajudan yang tak diatur oleh Perbup Rp108.160.000 dan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan atau fiktif Rp1.737.184.182.

Sementara itu berdasarkan penjelasan Kadis PUPR Lampura temuan kelebihan pembayaran di dinas tersebut sebesar Rp. 1.330.743.013,57 pada proyek 2018.

Diantaranya proyek 2018 yang ditemukan terjadi kelebihan pembayaran proyek 2018 yang tidak sesuai spesifikasi diantaranya proyek Jalan Bumi Restu-Bumi Harja sebesar Rp158.426.063,36, proyek Hotmix Wonokarto- Wonokitri sebesar Rp151.314.053,38, proyek jalan Bumi Restu Rp93.170.762,51.

Kemudian Hotmix Bumi Harja batas tulang bawang sebesar Rp179.701.143,96, jalan Kemalo Abung Rp84.082.797,30, proyek Hotmix Sawojajar- Wonokitri sebesar Rp 231.795.363,13, peningkatan jalan Sp Bunder- Bumi Indah Rp 46.731.845,95, proyek jalan Jakarta Baru – Kembang Tanjung sebesar Rp 137.326.239,85.

Selanjutnya proyek Inpres Kelapa Tujuh Rp 132.836.778,26 dan Proyek Jalan Penitis Skip sebesar Rp115.357.965,87 sehingga total akumulasi kerugian negara sebesar 1,3 Miliar lebih.(SPI/team/*)