Bupati Akan Sangsi Tegas Kades Yang Bermain Program PTSL

521

Kajen,sinarpagiindonesia.com – Bupati Asip Kholbihi mengingatkan kepala desa untuk tidak bermain dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), apalagi berani ngemplang dana PTSL. Sebab, sanksi tegas akan diberlakukan bagi oknum yang ‘bermain’ PTSL.

“PTSL selain ada sukses story, juga ada bad story tapi itu dilakukan oleh para oknum,” ujar Bupati Asip Kholbihi, usai membuka sosialisasi PTSL tahun 2020 di Hotel Dafam, kemarin.

Oleh karena itu, Bupati mengingatkan kades yang baru dilantik dan belum punya pengalaman mengurus PTSL agar mengikuti sosialisasi itu dengan baik, serta mengikuti aturan main yang berlaku, sehingga seluruh desa bisa kondusif dan PTSL berjalan dengan aman dan lancar.

“Ada satu dua warga yang komplain proses PTSL ke kami, tapi bisa kami jelaskan jika di luar ketentuan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan itu biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah di desa. Jika sudah hasil musyawarah di desa, itu urusan kades, perangkat desa, dan warga. Pemkab hanya memonitor agar hasil musyawarah di desa itu bersendikan kepada nilai-nilai keadilan, artinya tidak memberatkan,” ujar Bupati.

Disinggung apakah akan ada tindakan bagi kades yang ‘nakal’ dalam program PTSL, Asip menandaskan akan ada sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang bermain PTSL. “Kades sampai ngemplang hukumannya berat,” tandas Bupati.

Dikatakan, pembiayaan PTSL sudah ada acuannya, yakni SKB 3 menteri dengan besaran biaya Rp 150 ribu. Oleh karena itu, pemda akan berpedoman pada SKB 3 menteri tersebut.

“Kita akan mengacu pada SKB. Namun di desa biasanya ada akselerasi, itu urusan mereka. Yang penting jika ada akselerasi kebutuhan, pertama harus dimusyawarahkan, kedua tidak memberatkan, dan ketiga untuk kebutuhan yang tidak tercover dalam SKB, karena kondisi di tiap desa berbeda-beda,” ungkapnya.

Ditambahkan, tanah bersertifikat di Kabupaten Pekalongan sudah 64,1 persen, sehingga masih ada sisa sekitar 35,9 persen yang harus diselesaikan. “Target akan diselesaikan hingga tahun 2021. Tahun ini kita dapat 44 ribu bidang,” imbuhnya. (spi/hen-rus)