“Camat Bangko dan Dinas PMD Rohil Diduga Lakukan Pembiaran Kinerja Kades Labuhan Tangga Hilir”

820

Rokan Hilir,sinarpagiindonesia.com – Terkait adanya kegiatan fisik anggaran tahun 2019 yang di anggarkan oleh Kepala Desa ( penghulu) Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kab.Rohil bersumber dari dana ADK dan DD,yang di duga di Mark up berdasarkan foto plang pada waktu kegitan berlangsung dan tidak wajar pembiayaannya.

“Patut di duga Kades ( penghulu) Labuhan Tangga Hilir memang sengaja me Mark up anggaran Dana Desa tersebut.Dan ingin mencari ke untungan lebih besar dan memperkaya diri sendiri dan kroni kroninya.

Sehingga masyarakat setempat merasa di rugikan karena mengacu pada anggaran kegiatan fisik tahun 2019 yang bersumber dari dana ADK dan DD.Hal ini tidak wajar pembiayaannya dan tidak pantas kades( penghulu) Labuhan Tangga Hilir membuat hal yang sedemikian

“Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa lolos dari pengawasan Camat Bangko dan Dinas PMD Rohil”Apa sudah ada dil dil bersama Kades Labuhan Tangg Hilir..? apa ada terima upeti..?

Padahal PP mengenai bidang pengawasan Dana Desa No.43 tahun 2014 Camat dan PMD harus ada pembinaan dan pengawasan Desa”.Kuat dugaan Camat Bangko dan Dinas PMD bersekongkol bersama Kades( penghulu) Labuhan Tangga Hilir me Mark up anggaran Dana Desa tersebut.

Sementara awak media sinarpagiindonesia.com saat melakukan konfirmasi kepada Camat Bangko di Bagan Siapiapi tidak berada di tempat.Dan tidak dapat di mintai keterangan nya karena ada rapat di Batu 6.Menurut keterangan pegawai camat di kantornya 14-7-2020 pada Selasa pagi.

“Sudah berulang ulang kali di konfirmasi Camat Bangko melalui telpon/ wa terkait Dana Desa Labuhan Tangga Hilir terkait anggaran Dana Desa tahun 2019 kenapa bisa lolos verifikasi dari Camat Bangko anggaran Dana Desa yang di duga di mark up oleh Kades Labuhan Tangga Hilir” Camat Bangko tidak menjawab dan memilih bungkam.

Saat dikonfirmasi Kadis PMD Rohil melalui telpon/watsapp terkait penggunaan Dana Desa yang di kelola oleh Kades( penghulu) Labuhan Tangga Hilir tidak transparansi dan tidak terpasang papan penguman rincian Dana Desa.Menurut informasi apa sangsi bagi Kades( penghul) yang tidak memasang papan pengumuman.

Kadis menjawab”coba ke Andika seingat saya sudah di chek,dengan dengan rekan pers,beberapa Minggu lalu,banyak informasi yang sudah di perdapat Kabid Andika” tutur nya pada awak media termasuk ke sinarpagiindonesia.com 

Pada Rabu pagi 15-7-2020 awak media sinarpagiindonesia.com kembali datang kekantor PMD Rohil Kadis dan Kadis PMD Andika Pratama tidak ada di tempat,lebih lanjut di konfirmasi Andika Pratama melalalui telpon/ watsapp

Menanyakan terkait Dana Desa Labuhan Tangga Hilir,uang yang di kembalikan Kades ke desa anggran tahun 2018 yang bermaslah, dan mengenai Kades tidak ada pasang papan pengumuman rincian anggran dan kegiatan Dana Desa.

Kegiatan fisik anggaran tahun 2019 yang di duga di mark up oleh Kades Labuhan Tangga Hilir Kabid Andika menjawab”Dana Desa yang  dikembalikan ke Desa,nominalnya Dinas PMD tidak tahu,karna LHP itu diinspektorat

“Traparansi,juga sudah kami surati ke semua Desa,,bagi yang  tidak memasang baleho,akan kami buat surat panggilan ke penghulunya,,

“Dugaan mark up tersebut,kita serahkan ke pada Inspektorat untuk pemeriksaan,krena perlu keterangan dari penghulu dan tenaga teknis .ferifikasi awal itu di pihak kecamatan”tutup nya.

“Terkait tidak transparannya Kepala Desa Labuhan Tangga Hilir tentang biayaya transparasi tersebut,Ketua Harian Laskar Merah Putih saudara Wahyudi meminta pihak penegak hukum harus turun memeriksa Kades yang memakan uang negara “tersebut bila perlu penjarakan,agar Kades yang lainnya tidak semena mena mempergunakan uang yang berasal dari masyarakat ucap Wahyudi.(spi/mbng)