Dinas PUPR lampura Heboh Dengan Adanya Proyek penunjukan Langsung Oleh Oknum Tertentu

634

Lampura,sinarpagiindonesia.com – Heboh dimedia sosial (Facebook) dinas PUPR Lampura telah membagikan kopelan sejumlah paket proyek non tender alias penujukan langsung (PL) kepada sejumlah orang tertentu. Minggu (2/5/21)

Informasi yang dihimpun dari sejumlah kontraktor yang enggan disebutkan namanya, paket proyek di PUPR Lampura non tender jumlahnya mencapai 70 paket lebih.

” Konfirmasi saja Senin nanti dengan Kabid dan Kadis,” ungkapnya.

Ditambahkan Sumber, apabila pembagian paket tersebut tidak sesuai regulasi yang ada maka kemelut masalah proyek di PUPR akan berkepanjangan.

Masih Sumber, dia berharap pemangku jabatan di dinas PUPR Lampura dalam membagikan proyek tersebut harus sesuai regulasi.

” Jangan mereka asal bagi-bagi saja paket itu, genah dunia ini kalau mereka gak bener,” kecamnya.

Sumber lain mengatakan ketsem media melalui sambungan telepon, ” Saya ditawarkan proyek oleh oknum kontraktor juga, tapi saya tolak karena mereka nanya setoran mana. Saya bilang ambil sama KPK sana, enak bener yang setoran gak tobat-tobat,”tukasnya.

” Saya menduga oknum pejabat PUPR Lampura memakai pihak jasa rekanan juga dalam membagikan proyek tersebut,”jelasnya.

Sampai berita ini diturunkan
Kabid Bina Marga PUPR Lampura, Romzi, belum dapat dijumpai oleh beberapa awak media.

Bahkan Kabid Bina Marga dalam seminggu belakangan tak pernah terlihat batang hidungnya di Dinas PUPR Kabupaten setempat pada jam kerja.

Hal serupa juga terjadi pada Kadis PUPR Lampura, Syahrizal Adhar.Hampir seminggu wartawan team media mencari Kadis PUPR namun sayang tak juga dijumpai.

Dihubungi melalui telepon dan Whats App pribadinya namun sayang sedang tidak aktif.

Kedua pejabat tinggi di PUPR Lampura itu, saat ini susah untuk ditemui, bukan hanya wartawan yang susah bertemu kedua pejabat tersebut, sejumlah kontraktor pun mengeluhkan hal yang sama.

Diberitakan sebelumnya, beredar kabar proyek di dinas PUPR kabupaten Lampung Utara tahun 2021 sudah ada pengantin alias sudah ada yang punya.

Kuat dugaan tradisi fee proyek masih bergulir untuk mendapatkan proyek yang diinginkan.Nilai fee proyek diduga mencapai 20-25 persen dari nilai pagu proyek.

Sumber media ini mengatakan, proyek-proyek di dinas PUPR Lampura walau belum digelar namun sudah ada yang memiliki.

” Udah gak bener lagi dunia ini, gak buat tobat dan instopeksi diri kejadian OTT KPK masa lalu itu, liat saja gak lama lagi digelar kegiatan yang di PUPR, tapi udah ada yang punya semua,” ucapnya dikantor media harian dan online Indotimes, Selasa (13/4/2021) siang lalu.

Sumber media ini menuding lelang proyek yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini hanya akal-akalan saja.

Dijelaskan Sumber, untuk proyek yang ditender di dinas PUPR hanya sedikit, paling beberapa proyek.

” Kalau yang penunjukan langsung (PL) cuma puluhan paket. Itu yang proyek sumber dana APBD di PUPR Lampung Utara,” jelasnya.

” Kalau Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Infonya sedang dijemput, itu gak jelas entah dapat apa gak itu DAK PUPR untuk Lampura. kasian ngeliat Kadis PUPR sekarang ini udah pening, proyek dikit banyak yang mau, mulai dari oknum pejabat dan lainnya mau semua,”imbuhnya.

Masih Sumber, dia menilai, proyek yang akan digelar di PUPR Lampura tidaklah sehat.” Udah gak sehat lagi dunia itu,” tuturnya.

Sebelumnya, pada Senin (3/4/2021) lalu, salah satu sumber media ini yang merupakan oknum Kontraktor pernah mengatakan jikalau dirinya sudah mengetahui proyek yang ia dapatkan di dinas PUPR Lampura.

Saat dicecar pertanyaan lebih mendalam sumber enggan menjelaskan.” Nanti tau sendiri,” ujarnya sambil berlalu.

Diketahui, polemik proyek di PUPR Lampura setiap tahunnya mempunyai cerita tersendiri.

Puncaknya pada 2019 lalu, Syahbudin, eks Kadis PUPR Lampura terjaring OTT oleh KPK bersama eks Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara dan lainnya terkait masalah fee proyek.

Dikutip dari detik.com, atas peristiwa tersebut, Agung Ilmu Mangkunegara dijatuhi vonis 7 tahun penjara dan denda 750 juta subsider 8 bulan kurungan, selanjutnya Agung dikenakan uang pengganti sebesar Rp. 77,5 millar.

Sementara, eks Kadis PUPR Lampura, Syahbudin , divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Syahbudin terbukti menerima suap senilai 1,3 miliar terkait proyek pembangunan di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa membebankan uang pengganti kepada Syahbudin sebesar Rp 2 miliar.”Seharusnya ini menjadi pembelajaran bagi Kadis PUPR ternyata,kadis ini untubg untungan semoga KPK lupa untuk meriksa dirinya”. (spi/team/*)