DPD LSM GRPPH-RI Minta Kepada APH Untuk Segera Menyeret Dugaan Penyelewengan Anggaran Dana Disparpora Rohil

300

Rohil,sinarpagiindonesia.com – “Diduga lemah dalam pengawasan anggaran dana yang digunakan oleh satuan perangkat kerja di lingkungan instansi pemerintah Rokan Hilir Riau membuat geram warga masyarakat maupun beberapa LSM.

SSeperti, PD LSM GRPPH- RI Minta Kepada APH Proses Secara Hukum Dalam Dugaan Penyalah Gunaan Wewenang Anggaran Disparpora Rohil

Masih berlanjut Disparpora Rohil terkait anggaran dana tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 karena penggunaan anggaran tahun tersebut pembiayaannya sangat luar biasa di duga kuat adanya penyelewengan

Di mana kegiatan tersebut 2 tahun berturut turut kegiatan pemeliharaan salah satunya tahun 2019 biaya anggaran dana pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Realisasi Rp.154,867,396.20

Tahun 2020 menelan biaya Rp.Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Realisasi Rp.147,980,840.00 tentunya dari pembiayan rutin tersebut lumayan besar seharusnya di sekeliling kantor baik di kiri gedung kantor maupun di kanan gedung kantor Disparpora seharusnya di liahat dari luar megah

“Tapi kenyataanya di lihat dari luar gedung kantor warna nya sudah kusam tidak wajar pemeliharaan gedung kantor tersebut ucap Bambang pada sinarpagiindinesia.com Kamis 01-04-2022

Tak hanya itu tutur Bambang masih banyak aitem yang lainnya adanya dugaan penyelewengan dari anggaran kegitan tersebut dari anggaran tahun 2019 s/d 2020 diantarnya

1.Belanja Cetak dan Penggandaan 359,967,475.00 276,019,250.00 76.68 % tahun 2020 tidak wajar pembiayaannya di duga Mark up hanya untuk biaya cetak dan Poto kopi

2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Tahun Rp. 250,000,000 teralisasi Rp. 213,940,000 bersisa Rp. 36,060,000 86 % dan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata /DAK Non Fisik – Bagansiapiapi, Kec Bangko sebanyak 40 Orang Rp. 116,500,000 teralisasi Rp 115,230,000 bersisa Rp. 1,270,000 99 % juga teralisasi berdasarkan SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana) dua kegiatan tersebut jalan

Terkait masalah itu anggaran disparpora SPPD dan kegiatan lainnya terang Bambang sebagai ketua DPD LSM GRPPH- RI Rohil di dampingi sekjen Amiruddin kami sudah konfirmasi ke Kabid olahraga KH di ruang kerjanya anggaran tahun 2019 dan 2020 ” KH mengatakan,kegiatan tentang pelatihan anggaran tahun 2020 masa covid tidak jalan katanya,Senada apa yang di katakan BD kadis disparpora pada tahun 2020 masa covid 2019 tentang pelatiahan tidak jalan ketika kami konfirmasi di ruang kerjanya”pertanyaanya, 2 kegiatan yang sudah di cairkan itu di gunakan untuk apa uangnya..? apakah kegiatan tersebut piktif,tanya Bambang

3. Perjalanan dinas keluar daerah maupun kedalam daerah menghabiskan biaya sebesar Rp. 1.033.363.021 milyar menurut Bambang”ini sangat luar biasa di perparah lagi pengeluaran biaya rutin di surat perintah pencairan dana (SP2D) perjalanan dinas dan bimbingan teknis pegawai disparpora Rohil

Di bulan oktober- desember tahun 2019 masa 3 bulan menghabiskan biaya 624.258,631.00 juta di duga ada penyelewengan dari dana SPPD tersebut dan di duga kuat adanya kebijakan dari kepala dinas terkait dalam penggunaan biaya rutin disparpora “ini harus di sidik oleh penegak hukum tentunya “ungkap Bambang

4. Perjalanan dinas dan bimtek pegawai Disparpora kab.Rohil bulan januari- desember 2020 (1 tahun anggaran) berdasrkan surat perintah pencairan dana (SP2D) bulan februari dan mei tidak ada pembayaran perjalanan dinas di masa covid 2019 meghabiskan dana Rp.1.136.572.97.00 milyar “ini sangat luar biasa,kuat dugaan kami dalam penggunaan biaya SPPD tersebut banyak yang fiktf

Selain itu jelas Bambang”ketika Kami tanya penggunaan biaya SPPD tahun 2019 dan aitem kegiatan lainnya kepada AS,BD tahun 2020,dan FR untuk tahun 2021 di ruang kerjanya pada waktu yang lalu berapa biaya perjalanan dinas kluar daerah maupun kedalam daerah selepel kadis mereka menjawab”sesuai pembiayaan perorang selepel kadis sesuai dengan perbub katanya,begitu juga AS tentang SPPD lebih bagus tanya aja di kantor Disparpora Rohil aku dah lupa terang dia”sepertinya ada yang di tutupi terkait SPPD”jelas Bambang

Pada pada tahun 2020 jelas Bambang lagi, biaya rutin SPPD Disparpora Rohil sudah di audit oleh BPK( Badan pemeriksaan Keuangan Negara) di temukan SPPD ganda di kutip dari media online www.riauintegritas.com Kamis 24- februari 2022 pada rilisnya

SPPD Ganda Jadi Temuan BPK Tahun 2020, Sekwan Rohil dan Perindagsar Dikonfirmasi Bungkam

Rokan Hilir, RI – Diduga Sejumlah OPD dan Badan dilingkungan pemerintah kabupaten Rohil melakukan perjalanan dinas ganda dan komponen biaya penginapan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

Hal ini terkuak pada Laporan Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil tahun 2020.

Didalam laporannya, BPK telah menguji bukti pertanggungjawaban penginapan atas 1.653 data pelaksana perjalanan dinas luar daerah pada 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yaitu berupa nama, tanggal check in/check out, dan biaya pembayaran hotel.

Hasil konfirmasi tertulis kepada 12 hotel menunjukkan Bukti pertanggungjawaban penginapan atas 270 data pelaksana perjalanan dinas sebesar Rp225.461.750,00 atau 16,33%, diketahui data penginapan pelaksana perjalanan dinas tidak ditemukan dalam database manajemen hotel.

Hal ini menunjukkan bahwa bill/invoice yang disampaikan oleh para pelaksana perjalanan dinas sebagai bukti pertanggungjawaban tidak dapat diyakini keabsahannya.

Dengan mempertimbangkan hasil review dokumen dan penjelasan yang disampaikan serta memperhitungkan 30% dari pagu/orang/malam yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2020 yang berhak diterima oleh pelaksana perjalanan dinas tersebut, terdapat kelebihan pembayaran pertanggungjawaban penginapan senilai Rp144.495.000,00.

Selain itu, BPK juga menemukan perjalanan dinas tanggal ganda pada 15 OPD di lingkungan Pemkab Rohil. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas menunjukkan bahwa terdapat pembayaran atas perjalanan dinas ganda yaitu beberapa perjalanan dinas yang dilakukan pada tanggal yang sama oleh pegawai yang sama untuk tujuan perjalanan yang berbeda sebesar Rp115.190.500,00 pada 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 141 Ayat (1) yang mengatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Kemudian juga melanggar Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada Pasal 5.

Masalah tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas senilai Rp259.685.500,00 (Rp144.495.000,00 + Rp115.190.500,00).

Meski didalam laporannya BPK mengatakan bahwa sebagian dana tersebut telah dikembalikan ke kas negara sebesar Rp150.557.500,00 sebelum BPK menerbitkan LHP tahun 2020, namun hingga kini belum ada informasi apakah sisa uang tersebut sebanyak Rp 109.128.000 (Rp259.685.500,00 – Rp150.557.500,00) sudah dikembalikan ke kas negara.

Dari laporan BPK OPD yang diduga melakukan perjalanan dinas ganda diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Daerah.

Ditempat terpisah, Sekwan DPRD Rokan Hilir, Sharman Syahroni saat dikonfirmasi diam seribu bahasa alias bungkam. Tidak hanya sampai disini, media ini mencoba mengkonfirmasi ke Sukma Aplah selaku kepala dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Perindagsar) namun sangat disayangkan, di telepon via whatsapp dan di chat tidak juga menjawab serta membalas chat, sampai berita ini diterbitkan.

Lanjut Bambang “terkait hal itu kami dari DPD LSM GRPPH – RI ( Gerakan Rakyat Peduli Penegakan Hukum Republik Indonesia) adanya dugaan temuan BPK ini tentang SPPD ganda di Disparpora Rohil kami meminta kepada APH ( Aparat Penegak Hukum) di proses secara hukum sesuai UU tipikor yang berlaku “ini sudah kejahatan namanya harus diusut supaya ada efek jera bagi pemangku jabatan dan penggunaan anggaran jadi contoh kadis kadis yang lain jangan semena mena dalam penggunaan uang negara yaitu berasal dari uang rakyat”ucap Bambang mengakhiri ( spi//tim)