KPK Sita Aset Mantan Bupati Lampura,Agung Ilmu Mangkunegara

116

Lampura,sinarpagiindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah rumah dan aset milik mantan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara.

Rumah dan lahan milik terpidana tujuh tahun penjara tersebut berada di sejumlah lokasi di Kota Bandar Lampung.

Tim KPK mendatangi beberapa lokasi pada Kamis (10/6/2021).

Lokasi yang didatangi adalah rumah pribadi Agung dan dua unit lahan kosong yang berada di Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung.

Kemudian, satu gedung serba guna di Jalan Pagar Alam, Kecamatan Labuhan Ratu.

Lurah Kota Sepang, Samsu, membenarkan dipanggil untuk menyaksikan proses penyitaan rumah Agung Ilmu Mangkunegara, yang berada di wilayahnya.

“Ya tadi diminta saksikan. Ada beberapa lokasi tadi (yang disita), rumah pribadi dan dua lahan,” ujarnya.

Rumah dan lahan kosong ini didata, kemudian dipasangi plang pengumuman, yang menyebutkan bahwa tempat tersebut telah disita oleh KPK.

Rincian aset

Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan pihaknya telah mengeksekusi sejumlah aset milik Agung, yang berada di Bandar Lampung.

“Penyitaan ini adalah pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tipikor Tanjung Karang nomor 6/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk tanggal 2 Juli 2020,” kata Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, dilansir Kompas.

Aset yang disita yakni tanah seluas 734 meter persegi di Kelurahan Sepang Jaya, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 329/Sp.J.

Kemudian tanah dan bangunan seluas 566 meter persegi dengan nomor sertifikat 845/Sp.J yang juga beralamat di Kelurahan Sepang Jaya.

Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 8.396 meter persegi di Kecamatan Kedaton. Aset ini memiliki dua sertifikat yakni nomor 7388/KD (bangunan) dan nomor 7389/KD (tanah).

Lalu, tanah dan bangunan seluas 1.340 meter persegi dengan nomor sertifikat 9440/Kedaton yang berada di Kecamatan Kedaton.

Terakhir, tanah dan bangunan seluas 835 meter persegi dengan nomor sertifikat 9784/KD yang juga berada di Kecamatan Kedaton.

Seperti diketahui, Agung divonis selama 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan, atas kasus suap di Lampung Utara selama dia menjabat dari 2015 – 2019.

Agung juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 77,5 miliar.

Kemudian, hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Kuasa hukum terpidana Agung, Firdaus Franata Barus mengatakan, pihaknya diundang tim KPK untuk menyaksikan penyitaan rumah dan aset tersebut.

“Ya kami diundang untuk melihat langsung proses penyitaan sebagai perwakilan dari terpidana Agung,” kata dia.

Menurut Firdaus, penyitaan aset tersebut memang tertuang dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang atas perkara korupsi yang menjerat kliennya.

“Ini upaya penggantian uang kerugian negara,” kata Firdaus.

Hingga berita ini dibuat, belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK terkait penyitaan aset tersebut. (spi/*)