Pangkoarmada II Terima Kedatangan Tim Penilaian Dan Evaluasi ZI Kementerian PAN RB

51

Surabaya, www.sinarpagiindonesia.com – TNI AL. Koarmada II. 27 November 2021 Setelah melewati tahap desk evaluation, Koarmada II menjalani tahap penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Jumat (26/11/2021).

Panglima Koarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto,S.H.,M.A.P.,M.Tr. (Han) , didampingi Kaskoarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi, dan pejabat utama Koarmada II lainnya menyambut langsung Tim penilaian dan evaluasi yang datang menggunakan kendaraan Satkopaska.

Sejenak tim diperkenalkan Pangkoarmada II dengan KRI Bimasuci, salah satu kapal perang yang dimiliki Koarmada II dari unsur Satuan Kapal Bantu atau Satban.

Usai menjelaskan tentang KRI Bimasuci yang merupakan pengganti Sang Legenda KRI Dewaruci sebagai kapal latih tiang tinggi, Pangkoarmada II mempersilakan tim kemenpan RB menuju lounge room Bimasuci untuk melaksanakan penilaian.

Sementara itu di lounge room telah siap Tim Zona Integritas Koarmada II, yang akan memaparkan mengenai capaian pembangunan zona integritas Koarmada II menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Paparan disampaikan oleh Kolonel Laut (P) Budhi Yuzerman, dan Kadispen Koarmada II Letkol Laut (P) Asep Aryansyah, terkait inovasi pelayanan publik Halo Armada II.

Kepada tim yang terdiri dari
Paulus Julius Rahakbauw, Anesia Ribka, dan Vina Swara Laraswati ini , Tim ZI memaparkan enam bidang perubahan yakni Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan,Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik.

Sementara itu Kaskoarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi, selaku Ketua Pelaksana Pembangunan Zona Integritas (ZI) Koarmada II mengatakan bahwa sebagai salah satu kotama TNI AL yang masuk dalam pengusulan satker berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, merasa bangga sekaligus termotivasi untuk menjadi lebih baik dan selanjutnya melaksanakan pembangunan reformasi birokrasi, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.(spi/red)