Panglima LPM Kecam Keras, JPU Tak Mampu Hadirkan Saksi Di Pemgadilan Pada Persidangan Kasus KDRT Yang Melibatkan Bos Topqua

72

Pontianak, www.sinarpagiindonesia.com – Tidak mampunya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan satupun saksi untuk menguatkan dakwaan terhadap bos air mineral Ali Sabudin (AS) yang didakwa melakukan KDRT pada beberapa kali persidangan di PN Pontianak mengundang reaksi keras dari sejumlah pemerhati hukum

Tak terkecuali Panglima DPP Laskar Pemuda Melayu Kalimantan Barat (LPM-Kalbar) Iskandar, SH yang selalu memantau persidangan juga angkat bicara. Dia mengecam keras tak mampunya JPU menghadirkan saksi saksi dalam tiga kali persidangan.

Kepada wartawan yang mewawancarainya usai sidang lanjutan (sidang ke 9) ini di PN Pontianak, Selasa siang (28/12), Ismaila-panggilan akrabnya- menduga sidang ini terkesan dipaksakan.

“Dari tiga kali persidangan dengan agenda medengarkan keterangan saksi dari saksi korban Ny.Lili, tak pernah di hadirkan JPU, ini sidang main main atau apa”, tanya Ismaila.

“Kalau tak ada saksi untuk mengungkap sebagai fakta persidangan, untuk apa jaksa ikut sibuk menerima berkas BAP untuk melanjutkan ke persidangan, tolak saja. Saya menilai sidang ini terkesan dipaksakan”, ungkapnya.

“Bahkan pada fakta persidangan pengacara terdakwa mempertanyakan BAP yang ditunjukkan hanya berupa scamer atau fotocopy. Inikan seperti direkayasa persidangan ini”, tambah Ismaila.

Ismaila menegaskan karena dugaan adanya kejanggalan inilah dia dan pengurus LPM lainnya memantau agar hukum jangan dipermainkan sehingga merugikan masyarakat.

Dia mengharapkan agar majelis hakim memutuskan seadil adilnya terhadap terdakwa dengan melihat fakta fakta persidangan. “Termasuk mendengarkan keteranga dari saksi saksi a de charge (meringankan,red) yang melihat langsung kejadian”, ungkapnya.(spi/dng)