Pemerintah Kab Paluta di Duga Melakukan Perampasan Tanah Masyarakat

222

Sinarpagiindonesia.com – Dirampas Pemekaran Kabupaten Padang Lawas Utara Tanahku,Tutur salah satu masyarakat lemah yang mengaku memiliki Surat atas kepemilikannya yang sah atas sebidang lahan di Desa Napa Halas kabupaten Padang lawas Utara, A,inisial yang berkeluh kesah Kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemburu Pelaku Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesi (DPC.LPP-TIPIKOR RI) Akhiruddin Siregar Sambil menunjukkan Lokasi lahannya yang di jadikan Bukaan jalan lingkar kota Gunung Tua dengan Lebar Bukaan jala kurang lebih 24 meter.Berulang kali di sampaikan awak media melalui karya-karya tulis yang di terbitkan di berbagai media baik itu cetak maupun online dengan harapan agar di perhatikan Bupati Paluta serta DPRD,agar mereka di perhatikan dan dapat di bantu memperjuangkan hak warga masyarakat.

Menurut informasi yang dihimpun, untuk ganti rugi tanah masyarakat atas dampak dari bukaan jalan lingkar kota Gunung Tua tersebut di bayar jika orang nya bertaji dan melakukan perlawanan,sementara masyarakat lemah yang lahannya habis di lahap Badan jalan yang di buka tidak di bayar karna lemah.Akhiruddin Siregar Sebagai Ketua DPC.LPP-TIPIKOR RI Berjanji jika masyarakat bersedia membuat surat pernyataan beliau akan menyampaikan hal tersebut kepihak yang berkompeten dan mendampingi masyarakat memperjuangkan Hak-hak masyarakat ungkap Akhiruddin yang di dampingi beberapa wartawan saat bertemu dengan masyarakat yang merasa dirinya jadi korban Pemerintah.

Beliau juga mengatakan Jalan yang sudah mengorbankan Masyarakat kecil tersebut belum juga Rampung hingga kini,ada 3 (tiga) titik lagi pengerjaan yang belum tersentuh hingga realis berita ini di buat,padahal berdasarkan keterangan salah satu anggota DPRD Paluta dari Komisi B Mengatakan, saat di konfirmasi Akhiruddin Siregar 18 November 2021 di Ruangan komisi B mengatakan.Pihak hal tersebut sudah tidak ada masalah lagi.

“Selain lanjutan pembangunan yang akan di laksanakan “semua sudah selesai tahapan mulai dari perencanaan dan pembukaan jalan,ya otomatis secara teknis Pengadaan Lahan dan pembebasan lahan kalau menurut laporan sudah selesai makanya di lanjutkan” Tutur salah satu DPRD dari komisi B yang di Konfirmasi Akhiruddin Siregar di Ruangan Komisi B bersama wartawan lainnya.

Sejauh ini dari hasil penelusuran yang di lakukan Akhiruddin Siregar bersama dengan Wartawan yang juga turut merasa prihatin atas Keluh kesah masyarakat telah mengkonfirmasi bahwasanya Pembangunan jalan lingkar Gunung Tua Telah Terdaftar sebagai Aset Daerah Yang telah Dibiayai Pembangunannya.

Namun kepemilikan lahan belum yerdaftar dalam kepemilikan atau hak pakai yang di dasari dengan surat atau sertifikat milik daerah,tutur yang membidangi aset daerah kabupaten Padang Lawas Utara.

Didasari dari itu melihat sistem Pengadaan lahan dan sistem Penempatan Anggaran Daerah,Akhiruddin Siregar mengatakan PUD kabupaten Padang Lawas Utara terlalu memaksakan Kehendak menempatkan Anggaran Pemerintah sebagai Anggaran Pembukaan jalan lingkar Gunung Tua,Hal itu di katakan di dasari dari UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan Umum.

Maka dari itu, Akhiruddin Siregar meminta BPK RI agar Mengejar Permasalahan yang Menurut UU nomor 2 tahun 2012 telah Merugikan Masyarakat dan menempatkan Uang negara tanpa Menjalankan persyaratan yang harus di laksanakan.(spi/A.srg)