Perampingan OPD Dapat Menghemat Anggaran Provinsi Hingga Rp 1 Triliun

36

Medan,sinarpagiindonesia.com – isiatif Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi tentang perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perubahan struktur organisasi dilingkungan Pemerintahan Sumut (Pemprovsu) sudah diparipurnakan. Hasilnya, dari semula 49 OPD, kini menjadi 40 dari seluruh badan, biro dan dinas.

Hal itu ditegaskan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Thomas Dachi SH kepada wartawan, Kamis (25/11).

Menurut Thomas, dengan perampingan tersebut, diharapkan para OPD bekerja semakin lincah. Serta mampu memberikan inovatif yang lebih kreatif dalam mendukung ‘Sumut Bermartabat’.

“Semula kami mengganggap jumlah 49 OPD itu terlalu gemuk, sehingga layak dirampingkan. Agar kinerja badan, biro dan dinas bekerja lincah dalam mengejar target pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat,”terang politisi Gerindra ini.

Selain itu, lanjut anggota Komisi A itu, dengan perampingan itu, maka akan menghemat keuangan provinsi hingga Rp1 triliun. Sudah tentu, dengan penghematan itu, anggaran tersebut dapat dipergunakan pada bidang lain, seperti pembangunan infrastruktur jalan atau lainnya.

“Meskipun sudah diparipurnakan, tetap fungsi pengawasan dewan terus berjalan. Karena, pasti ada muncul pejabat baru ataupun teknik penggabungan pada masing masing badan, biro dan dinas di pemprovsu,”papar Thomas.

Didalam perampingan itu, Thomas Dachi menekankan, agar dinas Pertanian dan dinas Perkebunan dan Peternakan pasca dirampingkan dari dinas sebelumnya untuk mengeksekusi kerja bidang agraris, seperti pertanian, peternakan, perkebunan dan kelautan. Karena, 30 persen masyarakat Sumut berkegiatan disektor tersebut.

Sehingga, daya saing agraris yang menjadi salahsatu perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diwujudkan.

“Disaat pandemi covid seperti ini, sektor itulah yang lebih diutamakan. Karena, masyarakat sudah memiliki lahan yang bisa mengembangkan sektor agraria tersebut,”ketusnya.

Jadi, kita hanya menunggu eksekusi selanjutnya, agar hasil paripurna perampingan OPD dapat berjalan.

Saat ditanya, apakah hasil perampingan itu juga berlaku untuk Kabupaten/Kota, Thomas menjelaskan, bahwa sifat dari perampingan itu tidak harus diikuti, apalagi, dengan berlakunya otonomi daerah.

“Harus dilihat dari kebutuhan daerahnya, karena ada nilai nilai yang diatur di kementerian sesuai dengan kondisi daerah tersebut,”sebut Thomas lagi.

Yang pasti, tegas Thomas, gubernur dan wakil gubernur harus menempatkan orang yang tepat pada masing-masing dinas yang telah dirampingkan. Sehingga, terwujudlah revisi RPJMD pemprovsu terhada 8 (delapan) proritas gubsu.

“Kalau Gubsu menempatkan orang yang tidak produktif, dipastikan hasil perampingan ini tidak maksimal,”ujar Thomas. (spi/imuh)