Pupuk Subsidi Langka: Anggaran Minim DPRD – SU Desa Gubsu

26

Medan,sinarpagiindonesia.com – Minimnya alokasi anggaran, khususnya anggaran kegiatan yang menyentuh masyarakat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) provinsi Sumatera Utara menjadi pembahasan serius Komisi B DPRD Sumut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas tersebut di gedung DPRD Sumut, kemarin (19/11).

DPRD menilai, minimnya anggaran Disperindagsu akan mempengaruhi kinerja dinas dalam membangun ‘Sumut Bermartabat’. Seharusnya, kata mereka, Gubernur Edy Rahmayadi dapat melihat fungsi anggaran dalam pemulihan ekonomi rakyat dimasa pandemi covid-19 dapat tercapai di Tahun Anggaran (TA) 2021-2022.

Seperti yang diungkapkan Ketua Komisi B Dody Taher. Politisi partai Golkar itu menganggap anggaran yang tertera di TA 2022 terlalu kecil. Sehingga, kegiatan yang dianggap penting tidak terakomodir dengan baik. “Coba lihat, untuk kegiatan pengawasan pupuk subsidi di dinas Disperindag saja, pemprovsu hanya mengelontorkan dana Rp75 juta setahun, apa yang mau dibuat dengan anggaran segitu,”tanya Dody.

Padahal, lanjutnya, persoalan pupuk subsidi selalu kita dengar langka di pasaran. Bahkan, menjadi problema bagi para petani se Sumut hingga saat ini.

“Setiap kunjungan reses dewan, warga selalu mempertanyakan tindakan pemprovsu dan para penegak hukum atas kelakaan pupuk. Karena, telah mempengaruhi tatanan kehidupan para kelompok tani dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan,”sebut Dody.

Senada juga disampaikan Andri Alfisah. Anggota Komisi B itu mempertanyakan, kecilnya anggaran yang digelontorkan terhadap dinas perindustrian dan perdagangan pemprovsu. “Kalau anggaran sekecil itu (Rp75 juta setahun), kegiatan apa yang dapat dibuat. Jadi kalau saya lihat, pihak dinas hanya bisa lihat lihat ajalah, tanpa dapat melakukan tindakan,”katanya dengan nada heran.

“Jadi cocok juga pak ketua, kita minta ke Gubsu agar anggaran di desperindag dinaikkan, khususnya dalam kegiatan yang menyentuh ke rakyat. Mau makan apa kita nanti, kalau pupuk ke petani saja langka,” sambung politisi partai Demokrat itu.

Begitu juga yang disampaikan Tangkas Manimpal Lumbantobing.
Menurutnya, dengan anggaran itu, tentu dinas tidak mampu berbuat apa-apa, apalagi dalam mendukung ‘Sumut Bermartabat’.

“Saya setuju dengan sikap ketua komisi B mengusulkan agar anggaran Disperindag dinaikkan. Saya kira itu mudah sekali, apalagi hampir seluruh anggota komisi B duduk dibadan anggaran,”tegas Tangkas.

Bahkan, para anggota Komisi B lainnya, seperti Anwar Sani (F-PDI-P), Sugianto Makmur (F-PDI-P), H Fahrizal Efendi Nasution (F-Hanura) juga sepakat agar anggaran di desperindag Sumut dinaikkan. Bahkan, sepakat akan mengajukan kepada Gubsu terkait minimnya alokasi anggaran yang diberikan.

Selain anggaran pengawasan pupuk subsidi yang minim, Komisi B juga mempertanyakan terkaik ‘zonk’ nya anggaran untuk program penggunaan pemasaran produk dalam negeri, seperti rencana kegiatan pasar murah. Padahal pelaksanaan promosi produk dalam negeri, pemasaran penggunaan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sangat penting dalam menyentuh kegiatan di masyarakat.

“Apa alasan Gubsu menghilangkan anggaran di program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sebesar Rp549.998.500 juta di pagu rencana kerja tahun 2022. Sedangkan kegiatan itu penting untuk rakyat dalam membantu meringankan perekonomian di masa pandemi covid-19,”sebut para anggota komisi.

Seharusnya, kata mereka anggaran untuk program tersebut lebih dinaikkan hingga Rp2 miliar, sehingga menjangkau seluruh masyarakat di 33 Kab/Kota. “Sudahlah kecil, dihilangkan pula anggarannya, kan zonk namanya itu,”kata Tangkas Manimpal.

Mendengar keterangan itu, pihak Disperindag mengaku tetap berkomitmen bekerja dalam melayani masyarakat. “Ya pak, tapi kami optimis dapat bekerja sesuai yang diharapkan, dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan,”sebut Kepala Dinas Disperindag Sumut Aspan Sofyan saat RDP.

Dalam kesempatan itu, Aspan juga membeberkan beberapa program kerja di Tahun Anggaran 2022. Seperti program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri di 33 Kab/Kota, yaitu dengan melaksanakan pasar murah menjelang hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru. Namun, pagu anggaran untuk kegiatan itu ditiadakan, jadi pelaksanaannya belum bisa terealisasi.

“Sudah kita ajukan anggaran untuk program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri TA 2022, tapi tidak terealisasi alias anggarannya tidak ada,”sebutnya.

Usai memberikan penjelasan, pihak Komisi B berjanji akan mendorong Gubsu merealisasikan anggaran tersebut serta menaikkannya. Sehingga, dapat menyentuh masyarakat Sumatera Utara menuju ‘Sumut Bermartabat’. (Imuh/spi)