Temuan BPK 1,3 Milyar Kebih Kerugian Negara di PUPR,Kadis PUPR Segera Dikembalikan

1971

Lampura,sinarpagiindonesia.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara, Syahrizal Adhar membenarkan bahwa ada temuan kelebihan pembayaran pada proyek 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp. 1.330.743.013,57 dan telah meminta pihak rekanan memproses penyetoran ke Kas Daerah Lampura.

“kami telah perintahkan PPK dengan agar menyampaikan kepada kontraktor terkait hasil temuan tersebut, bahkan sampai saat ini sudah ada yang membayar namun rincian jelasnya saya lupa” jelas Syahrizal saat dikonfirmasi awak media di ruangannya, Selasa (22/06/2021).

Kadis PUPR tersebut juga menambahkan upaya yang dilakukan berupa menegur, mengingatkan dan menyurati rekanan proyek 2018 yang bermasalah karena dalam waktu 60 hari sejak terhitung rekomendasi BPK (02/05) tidak ditindaklanjuti maka akan bermasalah.

“tentunya kami tak dapat memaksa namun sampai waktu yang ditentukan tidak ada itikad baik maka akan masuk ke ranah Aparat Penegak Hukum (APH)” imbuh Syahrizal.

Saat ditanya tentang Dinas PUPR Lampura khususnya Kabid Bina Marga yang dituding telah memungut setoran proyek 2021 mencapai 22 persen, serta paket Penunjukan langsung (PL) gandeng (satu proyek dua rekanan) dan teguran Ketua DPRD Lampura yang minta Bupati mencopot pejabat (PUPR) dilingkungan Pemkab yang kerap membuat gaduh, Kadis tersebut menampik hal tersebut.

“kalo memang ada bukti silahkan bawa ke APH, laporkan karena saya selalu ingatkan bawahan saya agar tidak melakukan hal-hal di luar ketentuan” imbuh Syahrizal.

Syahrizal juga mengungkapkan terimakasih kepada Ketua DPRD Lampura karena telah mengingatkan dirinya agar kedepan kinerjanya dapat terus diperbaiki.

“saya berterima kasih tentunya, artinya pihak legislatif sayang dengan saya. Dan atas keterbatasan tersebut saya minta maaf dan diminta sudut pandangnya jangan cuma pejabat saja dong, tapi gimana dengan pihak rekanan selalu melakukan pendekatan dengan menawarkan sesuatu maka menjadi dilema tersendiri buat pejabat” Pungkas Syahrizal.

Seperti diketahui dari audit BPK RI tanggal 02 Mei 2021 lalu, Bupati Lampura melalui Kadis PUPR agar memproses kelebihan pembayaran proyek 2018 yang tidak sesuai spesifikasi diantaranya proyek Jalan Bumi Restu-Bumi Harja sebesar Rp 158.426.063,36, proyek Hotmix Wonokarto- Wonokitri sebesar Rp 151.314.053,38, proyek jalan Bumi Restu Rp. 93.170.762,51, Hotmix Bumi Harja batas tulang bawang sebesar Rp 179.701.143,96, jalan Kemalo Abung Rp 84.082.797,30, proyek Hotmix Sawojajar- Wonokitri sebesar Rp 231.795.363,13, peningkatan jalan Sp Bunder- Bumi Indah Rp 46.731.845,95, proyek jalan Jakarta Baru – Kembang Tanjung sebesar Rp 137.326.239,85 , proyek Inpres Kelapa Tujuh Rp 132.836.778,26 dan Proyek Jalan Penitis Skip sebesar Rp 115.357.965,87 sehingga total akumulasi kerugian negara sebesar 1,3 Milyar lebih.(SPI/team/*)