Terkait Proyek PUPR di Kab Lampura Berstample,Sekda Angkat Bicara

572

Lampura,sinarpagiindonesia.com – Terkait dugaan proyek di dinas PUPR Lampura di stample alias sudah ada yang memiliki walau belum digelar. Sekretaris daerah kabupaten (Sekdakab) Lampura angkat bicara.

Dikatakan Sekdakab Lampura, H. Lekok, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Kadis PUPR Lampura.

” Sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab kadis PU selaku pengguna anggaran,”kata Sekdakab Lampura, H. Lekok melalui pesan WhatsApp, kepada salah satu team media melalui Indotimes, Jum’at (16/4/2021).

Saat di tanyakan sampai saat ini apakah Kadis PUPR Lampura, Syahrizal, sudah melaporkan atau koordinasi kepada dirinya terkait rencana kegiatan fisik di dinas PUPR Lampura, Lekok menjawab belum ada.

“Belum,” ujarnya singkat.

Selanjutnya, Team wartawan media ini masih mencoba mengkonfirmasi Bupati Lampung Utara, H. Budi Utomo.

Sebelumnya Beredar kabar proyek di dinas PUPR kabupaten Lampung Utara tahun 2021 sudah ada pengantin alias sudah ada yang punya.

Kuat dugaan tradisi fee proyek masih bergulir untuk mendapatkan proyek yang diinginkan.

Nilai fee proyek diduga mencapai 20-25 persen dari nilai pagu proyek.

Sumber media mengatakan, proyek-proyek di dinas PUPR Lampura walau belum digelar namun sudah ada yang memiliki.

” Udah gak bener lagi dunia ini, gak buat tobat dan instopeksi diri kejadian OTT KPK masa lalu itu, liat saja gak lama lagi digelar kegiatan yang di PUPR, tapi udah ada yang punya semua,” ucapnya disalah satu kantor media harian dan online , Selasa (13/4/2021) siang.

Sumber media ini menuding lelang proyek yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini hanya akal-akalan saja.

Dijelaskan Sumber, untuk proyek yang ditender di dinas PUPR hanya sedikit, paling beberapa proyek.

” Kalau yang penunjukan langsung (PL) cuma puluhan paket. Itu yang proyek sumber dana APBD di PUPR Lampung Utara,” jelasnya.

” Kalau Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Infonya sedang dijemput, itu gak jelas entah dapat apa gak itu DAK PUPR untuk Lampura. kasian ngeliat Kadis PUPR sekarang ini udah pening, proyek dikit banyak yang mau, mulai dari oknum pejabat dan lainnya mau semua,”imbuhnya.

Masih Sumber, dia menilai, proyek yang akan digelar di PUPR Lampura tidaklah sehat.

” Udah gak sehat lagi dunia itu,” tuturnya.

Sebelumnya, pada Senin (3/4/2021) lalu, salah satu sumber media ini yang merupakan oknum Kontraktor pernah mengatakan jikalau dirinya sudah mengetahui proyek yang ia dapatkan di dinas PUPR Lampura.

Saat dicecar pertanyaan lebih mendalam sumber enggan menjelaskan.

” Nanti tau sendiri,” ujarnya sambil berlalu.

Diketahui, polemik proyek di PUPR Lampura setiap tahunnya mempunyai cerita tersendiri.

Puncaknya pada 2019 lalu, Syahbudin, eks Kadis PUPR Lampura terjaring OTT oleh KPK bersama eks Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara dan lainnya terkait masalah fee proyek.

Atas peristiwa tersebut, Agung Ilmu Mangkunegara dijatuhi vonis 7 tahun penjara dan denda 750 juta subsider 8 bulan kurungan, selanjutnya Agung dikenakan uang pengganti sebesar Rp. 77,5 millar.

Sementara, eks Kadis PUPR Lampura, Syahbudin , divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Syahbudin terbukti menerima suap senilai 1,3 miliar terkait proyek pembangunan di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa membebankan uang pengganti kepada Syahbudin sebesar Rp 2 miliar.

Sampai berita ini diturunkan, Kepala dinas PUPR, Syahrizal, pada Selasa (13/4) dihubungin melalui pesan WhatsApp pribadinya sedang tidak aktif.

Setelah aktif, namun Syahrizal enggan membalas.

Sampai pada hari ini Jum’at (16/4) Kadis PUPR Lampura, Syahrizal enggan merespon.(SPI/team/*)