Aceh, Subulussalama, www.sinarpagiindonesia.com –
Persoalan Kebun Plasma yang menjadi Trending Topik hampir 1 tahun belakang kini mulai menemui titik terang setelah Pemko Subulussalam turun tangan menjadi Fasitator memediasi kedua belah pihak antara PT. Laot Bangko dengan 3 Kelompok Koperasi di Kecamatan Sultan Daulat pada Kamis, 16 Februari 2023 lalu diruang rapat Setdako Subulussalam mulai pagi sampai sore hari, Sabtu (18/2/2023)
Dalam rapat yang dihadiri sejumlah pejabat Pemko, pengurus Koperasi, pihak Perusahaan, Camat, Mukim, dan Kades, secara khusus Walikota Subulussalam H. Affan Alfian Bintang, S.E memberikan mandat kepada Asisten-I H. Sairun, S.Ag , M Si bertindak untuk dan atas nama pemko Subulussalam untuk menuntaskan persoalan Kebun Plasma antara PT. Laot Bangko dengan pihak Koperasi.
Tiga koperasi yang dimaksut adalah, ” 1. Koperasi Albarokah desa Singersing, diketuai oleh Jarkasi, dengan jumlah 149 Anggota 2. Koperasi Namo Buaya Sejahtera, desa Namo Buaya, diketuai oleh Raswanto Sagala dengan jumlah 130 Anggota, 3. Koperasi Batu Napal Mandiri desa Batu Napal, diketuai oleh Sahdan Tinambunan dengan jumlah 172 Anggota. Ketiga koperasi itu berada di Kec. Sultan Daulat, kota Subulussalam-Aceh dengan luas lahan 500 Ha ( Lima Ratus Hektar ) berstatus Sartifikat.
Selain beberapa hal penting yang harus disepekati sebelum penanda tanganan MoU dalam berita acara Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma antara PT. Laot Bangko dengan Koperasi, dipertemuan itu juga pihak Koperasi meminta agar pihak Pemerintah, BPN, dan Perusahaan menunjukkan lokasi lahan plasma yang diperuntuk kan untuk mereka seluas 500 Ha yang sudah di Sartifikatkan itu.
” Kami Mendesak Pihak terkait dalam hal ini Tim Pemerintah Kota dalam percepatan proses pembangunan plasma. BPN sebagai pembuat sertifikat plasma dan Perusahaan sebagai Pelaksana Kewajiban dalam Membangun Plasma jangan hanya Beretorika, karena pembangunan plasma ini sudah sejak tahun 2019 kami gagas sebagai koprasi plasma, mulai dari pembentukan Legalitas dan proses Perekrutan anggota. Kami butuh Action di lapangan bukan saling lempar bola panas”, ujar Raswanto Sagala katua Kopersi Namo Buaya Sejahtera mengungkapkakan desakannya mewakili 2 dua koperasi lainnya
” Kami tidak ingin lahan Plasma yang diberikan oleh perusahaan kepada koperasi kami adalah lahan yang bermasalah, artinya lahan seluas 500 Ha yang sudah di Sartifikatkan saat ini oleh BPN masih dalam masalah karena ada Pihak-pihak lain yang mengklaim sebagian dari lahan itu milik mereka. Karenanya kami mendesak Pemko Subulussalam, BPN, dan pihak Perusahaan untuk turun menunjukkan lokasi dan menyelesaikan persoalan kepemilikan lahan yang sah dilapangan”, desak Jarkasih ketua Koperasi Albarokah Singgersing
Menyikapi sejumlah desakan pengurus Koperasi tersebut, H. Sairun mengintruksikan kepada Distanbun untuk membuat jadwal melibatkan BPN untuk turun lapangan bersama, mengingat pada saat pengukuran lahan plasma tersebut di tahun 2021 BPN tegabung didalamnya. Intruksi tegas itu diungkapkan oleh H. Sairun atas desakan pengurus Koperasi dan atas nama Pemko Subulussalam (Walikota Subulussalam) agar persoalan kebun plasma tidak Bertele-tele, bukan atas nama Asisten-1 Setdako Subulussalam
” Silahkan Siapa saja boleh Berkomentar dan Mengkritik. Namun saya selaku bawahan yang di perintahkan oleh Pimpinan (Walikota Subulussalam) Mengkoordinir acara pembahsan MoU antara Koperasi dengan PT. Laot Bangko untuk mencari Penyelesaian dan Tindaklanjut program plasma akan tetap saya laksanakan sebaik mungkin;
Sebagai pembantu Walikota kami bertekad persoalan plasma segera tuntas, karena ini bahagian dari tanggung jawab pemerintah kota dalam hal ini pimpinan saya (Walikota Subulussalam).
Bahasa instruksi yang saya gunakan merupakan sikap/langkah tegas pemerintah, dan seyogyanya memang itu bahasa pimpinan, namun dalam kondisi persoalan penyelesaian plasma ini, bahasa itu kami ungkapkan untuk penegasan tindaklanjut penyelesaian plasma, karena masyarat, (saur/spi/lucky)
No comment