Aceh Singkil,sinarpagiindonesia.com –Sejumlah mahasiswa menggelar aksi menyampaikan kritik dan tuntutan terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Selasa (15/9/2026). Mereka menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan transparansi, evaluasi, serta penegakan hukum secara serius.
Salah satu sorotan utama massa adalah proyek Pelabuhan CPO dengan anggaran sekitar Rp24 miliar. Massa mempertanyakan efektivitas dan manfaat pembangunan tersebut karena realitas di lapangan dinilai sangat memprihatinkan. Bangunan yang diharapkan menjadi infrastruktur produktif justru disebut terbengkalai, mangkrak, tidak memberikan manfaat optimal, dan pada akhirnya hanya menjadi “monumen bisu” dari penggunaan anggaran publik.
Massa menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara.
“Realita di lapangan, proyek dengan anggaran yang sangat fantastis itu justru memberikan hasil yang sangat miris. Bangunan terbengkalai, mangkrak, tidak berguna dan menjadi monumen bisu. Uang rakyat terhambur-hamburkan, negara berpotensi dirugikan, sementara masyarakat tidak memperoleh manfaat sebagaimana mestinya. Maka dari itu, kami memohon atensi besar untuk mengusut dan menindak para perampok uang rakyat ini,” ujar Syahrul Amri Syahputra S, Koordinator Aksi.
Syahrul menegaskan, penggunaan anggaran negara harus berorientasi pada kemanfaatan publik, akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Karena itu, pihaknya meminta adanya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek Pelabuhan CPO, termasuk aspek perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pembayaran, kualitas pekerjaan, hingga manfaat dan kondisi aset saat ini.
Selain Pelabuhan CPO, massa turut meminta perhatian terhadap persoalan Jaminan Hidup (Jadup) korban banjir, pengadaan seragam bagi korban banjir yang berdasarkan pemberitaan terkait temuan BPK mencatat kelebihan pembayaran Rp687,56 juta, serta meminta transparansi mengenai program Sekolah Rakyat dan mencuatnya isu dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
Atas berbagai persoalan tersebut, massa aksi secara khusus memohon perhatian dan pengawasan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Kapolri, Jaksa Agung, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, agar persoalan yang menyangkut penggunaan uang negara di Aceh Singkil dapat ditelusuri secara objektif dan profesional.
“Kami akan terus mengawal isu ini. Jika diperlukan, kami akan menempuh jalur resmi dengan membuat laporan kepada pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum pusat. Kami tidak ingin menuduh atau menghakimi pihak tertentu. Namun, apabila terdapat bukti permulaan yang cukup mengenai penyimpangan atau tindak pidana, kami meminta agar siapa pun yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum,” tegas Syahrul.
Massa menegaskan bahwa kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi individu atau institusi tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan partisipasi publik dalam mengawal tata kelola pemerintahan serta penggunaan keuangan negara.
“Kami meminta transparansi, bukan pembenaran. Kami meminta pemeriksaan, bukan penghakiman. Jika seluruh proses telah sesuai aturan, buka dan buktikan kepada publik. Namun jika ditemukan pelanggaran, jangan ada pihak yang kebal terhadap hukum,” pungkas Syahrul.(spi/muji
