Meulaboh,sinarpagiindonesia.com –Lembaga Aspirasi Nasional Atjeh (LANA) menyoroti tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Aceh Barat. Kondisi tersebut dinilai harus menjadi perhatian serius Bupati Tarmizi, mengingat gejolak harga pangan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Ketua LANA, Teuku Laksamana, meminta pemerintah daerah tidak hanya sibuk mengurus agenda seremonial, validasi data, dan membangun narasi keberhasilan, sementara persoalan kebutuhan dasar masyarakat masih membutuhkan penanganan serius.
Berdasarkan Hasil investigas LANA ke pasar harga cabai merah dan cabai rawit di Pasar Induk Bina Usaha Meulaboh sempat melonjak hingga kisaran Rp80.000–Rp85.000 per kilogram.
Padahal, harga cabai merah sebelumnya berkisar Rp40.000 hingga Rp55.000–Rp60.000 per kilogram.
Menurut LANA, tingginya harga sejumlah komoditas tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi pasar.
“Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai mengendalikan validasi dan membangun narasi keberhasilan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kemampuan pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok. Jangan sampai angka keberhasilan terlihat bagus, tetapi kondisi dapur masyarakat justru semakin memprihatinkan,” ujar Teuku Laksamana dalam kritik yang disampaikan LANA.
LANA turut menyentil prioritas kegiatan kepala daerah. Menurutnya, berbagai agenda di luar daerah seharusnya tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap persoalan ekonomi masyarakat Aceh Barat.
“Silakan Bupati menghadiri berbagai kegiatan di luar daerah. Tetapi jangan sampai lebih sibuk mengurus agenda di luar daerah, sementara persoalan di rumah sendiri belum tertangani. Rakyat tidak bisa memasak validasi untuk dijadikan lauk makan,” sindirnya.
LANA menilai keberhasilan kepala daerah bukan diukur dari banyaknya publikasi kegiatan maupun laporan administratif, melainkan kemampuan menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
LANA juga mendesak Bupati Tarmizi segera mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memperkuat pengawasan distribusi pangan, memastikan kecukupan stok, serta membuka perkembangan harga komoditas strategis secara berkala kepada publik.
“Jangan hanya kendalikan validasi, kendalikan juga harga sembako. Rakyat tidak bisa kenyang dengan angka-angka keberhasilan, apalagi sekadar janji politik,” pungkas Teuku Laksamana.
LANA menegaskan bahwa stabilitas harga pangan harus menjadi salah satu ukuran nyata keberhasilan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melindungi kesejahteraan masyarakat.(api/aji)
