Subulussalam,sinarpagiindonesia.com – Kasus dugaan kekerasan terhadap seorang santri di lingkungan Pesantren JF Kota Subulussalam, menjadi perhatian serius. Seorang santri berinisial KP, siswa kelas III SMP, dilaporkan mengalami luka serius pada bagian pelipis mata hingga harus mendapatkan jahitan dan perawatan medis.
Peristiwa yang diduga melibatkan seorang santri senior berinisial R, siswa kelas III SMA di pesantren yang sama, tersebut menyisakan keprihatinan mendalam, terutama menyangkut keamanan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan berbasis pesantren.
Akibat kejadian itu, korban mengalami luka pada bagian sekitar mata yang disebut turut mengganggu penglihatannya. Kondisi tersebut tentu tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele, apalagi jika kekerasan dilakukan dengan dalih bercanda, kedisiplinan, ataupun senioritas.
Ayah korban, Aman, mengaku tidak ingin persoalan yang menimpa anaknya berakhir tanpa kejelasan hukum.
Ia meminta Polres Subulussalam segera menindaklanjuti laporan pengaduan yang telah disampaikan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) hampir sebulan lalu.
“Kami berharap pihak kepolisian segera memproses persoalan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kasus seperti ini dibiarkan berlarut-larut,” pinta Aman.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut anaknya secara pribadi, tetapi juga menjadi perhatian terhadap keselamatan santri lainnya agar tidak mengalami kejadian serupa.
Pihak Pesantren Mengaku Telah Melakukan Penanganan
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA JF, Khairunnisa, saat dikonfirmasi media menjelaskan bahwa pihak sekolah telah melakukan langkah pertolongan pertama ketika korban mengalami luka.
Ia menyampaikan, korban telah mendapatkan penanganan medis berupa perawatan luka dan jahitan. Pihak sekolah juga mengaku telah memfasilitasi mediasi antara keluarga kedua belah pihak beberapa hari setelah kejadian.
Namun, kesepakatan yang diharapkan melalui proses mediasi tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga persoalan akhirnya berlanjut ke ranah hukum.
Polisi Sebut Mediasi Belum Mencapai Kesepakatan
Terpisah, Kasatreskrim Polres Subulussalam AKP Putu Gede Ega Purwita, S.Tr.K., S.I.K., M.H
melalui komunikasi WhatsApp dengan awak media menyampaikan bahwa upaya mediasi di tingkat kepolisian telah dilakukan terhadap para pihak.
Namun, karena belum tercapai kesepakatan, perkara tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan.
Perkembangan ini diharapkan menjadi awal bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap secara objektif bagaimana peristiwa tersebut terjadi, siapa saja yang terlibat, serta apakah terdapat unsur pidana dalam kejadian yang mengakibatkan korban mengalami luka serius tersebut.
Kekerasan di Pesantren Bukan Persoalan Sepele
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pesantren dan lembaga pendidikan lainnya harus menjadi tempat yang aman, nyaman, serta melindungi setiap anak dari segala bentuk kekerasan.
Senioritas tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan pemukulan, intimidasi, perundungan, ataupun tindakan yang membahayakan keselamatan santri junior.
Dalam perspektif perlindungan anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan di lingkungan pendidikan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga menempatkan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang harus menjunjung nilai kemanusiaan, keselamatan, dan perlindungan santri.
Karena itu, pengawasan terhadap kehidupan santri tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan belajar dan pembinaan keagamaan. Aspek keselamatan, kesehatan, serta perlindungan fisik dan psikologis santri juga harus menjadi prioritas.
Pihak pengelola pesantren perlu memastikan adanya pengawasan yang memadai, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta tindakan pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan dan perundungan.
Dinas Terkait Perlu Turun Tangan
Kasus ini juga patut menjadi perhatian instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, termasuk pihak yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan pesantren.
Pemeriksaan terhadap sistem pengawasan internal pesantren penting dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan dalam pengawasan yang memungkinkan dugaan kekerasan tersebut terjadi.
Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya kelalaian pihak pesantren harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika ditemukan pelanggaran atau kelalaian, tindakan pembinaan maupun sanksi harus diberikan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang konflik antara santri senior dan junior. Ada hak seorang anak yang harus dilindungi, ada tanggung jawab lembaga pendidikan yang perlu dievaluasi, dan ada proses hukum yang harus berjalan secara transparan.
Jangan sampai pesantren yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu, membangun akhlak, dan memperdalam nilai-nilai agama justru menjadi ruang yang membuat santri merasa takut dan tidak aman.
Penegakan hukum bukan untuk memperkeruh keadaan, melainkan untuk mSantri Diduga Jadi Korban Kekerasan Senior di Pesantren JF, Ayah Korban Desak Polisi Segera Usut Tuntas
SUBULUSSALAM”Sinarpagiindonesia.com.com– Kasus dugaan kekerasan terhadap seorang santri di lingkungan Pesantren JF Kota Subulussalam, menjadi perhatian serius. Seorang santri berinisial KP, siswa kelas III SMP, dilaporkan mengalami luka serius pada bagian pelipis mata hingga harus mendapatkan jahitan dan perawatan medis.
Peristiwa yang diduga melibatkan seorang santri senior berinisial R, siswa kelas III SMA di pesantren yang sama, tersebut menyisakan keprihatinan mendalam, terutama menyangkut keamanan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan berbasis pesantren.
Akibat kejadian itu, korban mengalami luka pada bagian sekitar mata yang disebut turut mengganggu penglihatannya. Kondisi tersebut tentu tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele, apalagi jika kekerasan dilakukan dengan dalih bercanda, kedisiplinan, ataupun senioritas.
Ayah korban, Aman, mengaku tidak ingin persoalan yang menimpa anaknya berakhir tanpa kejelasan hukum.
Ia meminta Polres Subulussalam segera menindaklanjuti laporan pengaduan yang telah disampaikan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) hampir sebulan lalu.
“Kami berharap pihak kepolisian segera memproses persoalan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kasus seperti ini dibiarkan berlarut-larut,” pinta Aman.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut anaknya secara pribadi, tetapi juga menjadi perhatian terhadap keselamatan santri lainnya agar tidak mengalami kejadian serupa.
Pihak Pesantren Mengaku Telah Melakukan Penanganan
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA JF, Khairunnisa, saat dikonfirmasi media menjelaskan bahwa pihak sekolah telah melakukan langkah pertolongan pertama ketika korban mengalami luka.
Ia menyampaikan, korban telah mendapatkan penanganan medis berupa perawatan luka dan jahitan. Pihak sekolah juga mengaku telah memfasilitasi mediasi antara keluarga kedua belah pihak beberapa hari setelah kejadian.
Namun, kesepakatan yang diharapkan melalui proses mediasi tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga persoalan akhirnya berlanjut ke ranah hukum.
Polisi Sebut Mediasi Belum Mencapai Kesepakatan
Terpisah, Kasatreskrim Polres Subulussalam AKP Putu Gede Ega Purwita, S.Tr.K., S.I.K., M.H
melalui komunikasi WhatsApp dengan awak media menyampaikan bahwa upaya mediasi di tingkat kepolisian telah dilakukan terhadap para pihak.
Namun, karena belum tercapai kesepakatan, perkara tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan.
Perkembangan ini diharapkan menjadi awal bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap secara objektif bagaimana peristiwa tersebut terjadi, siapa saja yang terlibat, serta apakah terdapat unsur pidana dalam kejadian yang mengakibatkan korban mengalami luka serius tersebut.
Kekerasan di Pesantren Bukan Persoalan Sepele
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pesantren dan lembaga pendidikan lainnya harus menjadi tempat yang aman, nyaman, serta melindungi setiap anak dari segala bentuk kekerasan.
Senioritas tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan pemukulan, intimidasi, perundungan, ataupun tindakan yang membahayakan keselamatan santri junior.
Dalam perspektif perlindungan anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan di lingkungan pendidikan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga menempatkan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang harus menjunjung nilai kemanusiaan, keselamatan, dan perlindungan santri.
Karena itu, pengawasan terhadap kehidupan santri tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan belajar dan pembinaan keagamaan. Aspek keselamatan, kesehatan, serta perlindungan fisik dan psikologis santri juga harus menjadi prioritas.
Pihak pengelola pesantren perlu memastikan adanya pengawasan yang memadai, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta tindakan pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan dan perundungan.
Dinas Terkait Perlu Turun Tangan
Kasus ini juga patut menjadi perhatian instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, termasuk pihak yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan pesantren.
Pemeriksaan terhadap sistem pengawasan internal pesantren penting dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan dalam pengawasan yang memungkinkan dugaan kekerasan tersebut terjadi.
Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya kelalaian pihak pesantren harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika ditemukan pelanggaran atau kelalaian, tindakan pembinaan maupun sanksi harus diberikan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang konflik antara santri senior dan junior. Ada hak seorang anak yang harus dilindungi, ada tanggung jawab lembaga pendidikan yang perlu dievaluasi, dan ada proses hukum yang harus berjalan secara transparan.
Jangan sampai pesantren yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu, membangun akhlak, dan memperdalam nilai-nilai agama justru menjadi ruang yang membuat santri merasa takut dan tidak aman.
Penegakan hukum bukan untuk memperkeruh keadaan, melainkan untuk memastikan keadilan, memberikan perlindungan kepada korban, sekaligus mencegah terulangnya kekerasan terhadap anak-anak lainnya.
Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi bersama bahwa pendidikan karakter tidak pernah dapat dibangun melalui kekerasan.
(Spi:muji)emastikan keadilan, memberikan perlindungan kepada korban, sekaligus mencegah terulangnya kekerasan terhadap anak-anak lainnya.
Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi bersama bahwa pendidikan karakter tidak pernah dapat dibangun melalui kekerasan.
(Spi:muji) Segera Usut Tuntas
SUBULUSSALAM”Sinarpagiindonesia.com.com– Kasus dugaan kekerasan terhadap seorang santri di lingkungan Pesantren JF Kota Subulussalam, menjadi perhatian serius. Seorang santri berinisial KP, siswa kelas III SMP, dilaporkan mengalami luka serius pada bagian pelipis mata hingga harus mendapatkan jahitan dan perawatan medis.
Peristiwa yang diduga melibatkan seorang santri senior berinisial R, siswa kelas III SMA di pesantren yang sama, tersebut menyisakan keprihatinan mendalam, terutama menyangkut keamanan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan berbasis pesantren.
Akibat kejadian itu, korban mengalami luka pada bagian sekitar mata yang disebut turut mengganggu penglihatannya. Kondisi tersebut tentu tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele, apalagi jika kekerasan dilakukan dengan dalih bercanda, kedisiplinan, ataupun senioritas.
Ayah korban, Aman, mengaku tidak ingin persoalan yang menimpa anaknya berakhir tanpa kejelasan hukum.
Ia meminta Polres Subulussalam segera menindaklanjuti laporan pengaduan yang telah disampaikan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) hampir sebulan lalu.
“Kami berharap pihak kepolisian segera memproses persoalan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kasus seperti ini dibiarkan berlarut-larut,” pinta Aman.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut anaknya secara pribadi, tetapi juga menjadi perhatian terhadap keselamatan santri lainnya agar tidak mengalami kejadian serupa.
Pihak Pesantren Mengaku Telah Melakukan Penanganan
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA JF, Khairunnisa, saat dikonfirmasi media menjelaskan bahwa pihak sekolah telah melakukan langkah pertolongan pertama ketika korban mengalami luka.
Ia menyampaikan, korban telah mendapatkan penanganan medis berupa perawatan luka dan jahitan. Pihak sekolah juga mengaku telah memfasilitasi mediasi antara keluarga kedua belah pihak beberapa hari setelah kejadian.
Namun, kesepakatan yang diharapkan melalui proses mediasi tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga persoalan akhirnya berlanjut ke ranah hukum.
Polisi Sebut Mediasi Belum Mencapai Kesepakatan
Terpisah, Kasatreskrim Polres Subulussalam AKP Putu Gede Ega Purwita, S.Tr.K., S.I.K., M.H
melalui komunikasi WhatsApp dengan awak media menyampaikan bahwa upaya mediasi di tingkat kepolisian telah dilakukan terhadap para pihak.
Namun, karena belum tercapai kesepakatan, perkara tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan.
Perkembangan ini diharapkan menjadi awal bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap secara objektif bagaimana peristiwa tersebut terjadi, siapa saja yang terlibat, serta apakah terdapat unsur pidana dalam kejadian yang mengakibatkan korban mengalami luka serius tersebut.
Kekerasan di Pesantren Bukan Persoalan Sepele
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pesantren dan lembaga pendidikan lainnya harus menjadi tempat yang aman, nyaman, serta melindungi setiap anak dari segala bentuk kekerasan.
Senioritas tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan pemukulan, intimidasi, perundungan, ataupun tindakan yang membahayakan keselamatan santri junior.
Dalam perspektif perlindungan anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan di lingkungan pendidikan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga menempatkan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang harus menjunjung nilai kemanusiaan, keselamatan, dan perlindungan santri.
Karena itu, pengawasan terhadap kehidupan santri tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan belajar dan pembinaan keagamaan. Aspek keselamatan, kesehatan, serta perlindungan fisik dan psikologis santri juga harus menjadi prioritas.
Pihak pengelola pesantren perlu memastikan adanya pengawasan yang memadai, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta tindakan pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan dan perundungan.
Dinas Terkait Perlu Turun Tangan
Kasus ini juga patut menjadi perhatian instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, termasuk pihak yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan pesantren.
Pemeriksaan terhadap sistem pengawasan internal pesantren penting dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan dalam pengawasan yang memungkinkan dugaan kekerasan tersebut terjadi.
Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya kelalaian pihak pesantren harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika ditemukan pelanggaran atau kelalaian, tindakan pembinaan maupun sanksi harus diberikan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang konflik antara santri senior dan junior. Ada hak seorang anak yang harus dilindungi, ada tanggung jawab lembaga pendidikan yang perlu dievaluasi, dan ada proses hukum yang harus berjalan secara transparan.
Jangan sampai pesantren yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu, membangun akhlak, dan memperdalam nilai-nilai agama justru menjadi ruang yang membuat santri merasa takut dan tidak aman.
Penegakan hukum bukan untuk memperkeruh keadaan, melainkan untuk memastikan keadilan, memberikan perlindungan kepada korban, sekaligus mencegah terulangnya kekerasan terhadap anak-anak lainnya.
Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi bersama bahwa pendidikan karakter tidak pernah dapat dibangun melalui kekerasan.
(spi/muji)
