Home / Semua Berita / Daerah / Distribusi BBM Kompensasi Jenis Pertalite di SPBU Aek Kanopan Diduga Menyimpang Berulang Kali, Penyaluran Kepada Pengecer dan Aktivitas Penimbunan Menjadi Sorotan

Distribusi BBM Kompensasi Jenis Pertalite di SPBU Aek Kanopan Diduga Menyimpang Berulang Kali, Penyaluran Kepada Pengecer dan Aktivitas Penimbunan Menjadi Sorotan

Aek Kanopan, Labuhanbatu Utara, www.sinarpagiindonesia.com – Praktik penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Aek Kanopan Nomor 14.214.234 menjadi sorotan serius setelah ditemukan serangkaian aktivitas yang menunjukkan penyimpangan dalam mekanisme penyaluran BBM Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan dokumentasi kejadian yang akan dilampirkan dalam pemberitaan ini, terdapat sejumlah aktivitas yang patut mendapat perhatian dan pemeriksaan serius dari pemerintah, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, serta aparat penegak hukum.

Persoalan ini bukan sekadar antrean panjang kendaraan di SPBU. Lebih jauh, terdapat persoalan mengenai dugaan penyimpangan distribusi BBM penugasan yang semestinya disalurkan kepada masyarakat pengguna akhir sesuai ketentuan pemerintah.

PENJUALAN PERTALITE KEPADA PENGECER

Salah satu temuan investigasi adalah aktivitas penjualan Pertalite kepada pihak pengecer untuk kemudian diperjualbelikan kembali demi memperoleh keuntungan.

Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan penyaluran BBM melalui penyalur retail.

Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur secara tegas menyatakan bahwa:

1. Penyalur retail seperti SPBU hanya dapat menyalurkan BBM kepada pengguna akhir.
2. Penyalur retail dilarang menyalurkan BBM kepada pengecer yang bertujuan mendapatkan keuntungan.
3. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penyalur.

Dengan demikian, apabila penjualan kepada pengecer tersebut terbukti dilakukan oleh SPBU, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan penyaluran BBM.

MODUS PENGISIAN BERULANG MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR SPORT

Temuan berikutnya adalah aktivitas pengisian Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan jenis sepeda motor sport.

Kendaraan tersebut diduga digunakan untuk mengambil BBM berkali-kali, kemudian BBM dipindahkan dari tangki kendaraan ke jeriken atau tempat penampungan.

Aktivitas tersebut menjadi persoalan serius karena mekanisme pengisian BBM di SPBU seharusnya tidak dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengumpulkan BBM dalam jumlah besar demi kepentingan perdagangan kembali.

Investigasi juga menyoroti aktivitas pemindahan Pertalite dari tangki kendaraan ke jeriken atau tempat penampungan yang berada di belakang SPBU Aek Kanopan.

LOKASI PENAMPUNGAN DI BELAKANG SPBU MENJADI SOROTAN

Lebih jauh, berdasarkan temuan lapangan, terdapat aktivitas pemindahan dan penampungan Pertalite di lokasi belakang SPBU Aek Kanopan.

Lokasi tersebut diduga menjadi tempat penimbunan BBM yang selanjutnya diperdagangkan kembali.

Temuan ini memunculkan dugaan kuat adanya keterkaitan antara aktivitas penyaluran Pertalite di SPBU dengan pihak yang melakukan penimbunan dan perdagangan BBM tanpa perizinan usaha yang diwajibkan pemerintah.

Keterkaitan tersebut harus ditelusuri melalui pemeriksaan transaksi penjualan, rekaman CCTV, catatan distribusi, identitas pembeli, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat.

Apabila ditemukan adanya hubungan kerja sama atau kesengajaan antara pihak SPBU dengan pengelola penampungan BBM ilegal, aparat penegak hukum harus mengusut seluruh rantai distribusi, termasuk kemungkinan keterlibatan operator, pengawas, maupun pengelola SPBU.

PENGGUNAAN BARCODE KENDARAAN TIDAK SESUAI

Persoalan lainnya adalah temuan penggunaan maupun penyediaan barcode kendaraan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang melakukan pengisian Pertalite.

Praktik penggunaan identitas kendaraan yang tidak sesuai dapat merusak sistem pengawasan penyaluran BBM dan membuka peluang penyalahgunaan kuota pembelian.

Sistem pencatatan digital seharusnya menjadi instrumen pengendalian agar penyaluran BBM tepat sasaran, bukan justru dimanfaatkan untuk mengakali pembatasan pembelian.

Oleh sebab itu, Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas harus melakukan pemeriksaan terhadap riwayat transaksi, identitas kendaraan, rekaman CCTV, serta data barcode yang digunakan dalam transaksi di SPBU tersebut.

MASYARAKAT YANG BERHAK JUSTRU TERJEBAK ANTREAN PANJANG

Ironisnya, ketika aktivitas pengambilan BBM berulang dan dugaan penyaluran kepada pengecer menjadi persoalan, masyarakat yang benar-benar membutuhkan Pertalite untuk kendaraan sehari-hari justru harus menghadapi antrean panjang.

Masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah distribusi Pertalite di SPBU Aek Kanopan benar-benar telah dilaksanakan sesuai prinsip tepat sasaran dan tepat volume?

BBM penugasan yang mendapatkan dukungan kompensasi pemerintah seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat pengguna akhir, bukan menjadi sumber keuntungan bagi jaringan perdagangan BBM yang tidak memiliki kewenangan.

LANDASAN HUKUM DAN ANCAMAN SANKSI

Sejumlah ketentuan hukum yang perlu menjadi dasar pemeriksaan:

1. Surat Edaran Dirjen Migas Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021

Mengatur bahwa SPBU hanya boleh menyalurkan BBM kepada pengguna akhir dan dilarang menyalurkan kepada pengecer yang bertujuan mendapatkan keuntungan.

2. Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025

Pasal 16 mengatur kewajiban penyaluran JBKP dan JBT secara tepat sasaran dan tepat volume bagi konsumen pengguna penerima surat rekomendasi.

Pasal 17 melarang konsumen pengguna penerima surat rekomendasi mengalihkan surat rekomendasi dan memperjualbelikan kembali BBM yang diperolehnya.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 23 mengatur kewajiban perizinan dalam kegiatan usaha hilir migas.

Pasal 53 mengatur ancaman pidana bagi kegiatan usaha:

– Pengolahan tanpa izin: penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi Rp50 miliar.
– Pengangkutan tanpa izin: penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi Rp40 miliar.
– Penyimpanan tanpa izin: penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp30 miliar.
– Niaga tanpa izin: penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp30 miliar.

Pasal 55 mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Penerapan Pasal 55 terhadap Pertalite harus memperhatikan status hukum dan unsur tindak pidananya. Tidak setiap pelanggaran penyaluran Pertalite otomatis memenuhi unsur pasal tersebut.

Pasal 56 juga mengatur pertanggungjawaban badan usaha dan/atau pengurus apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan usaha.

DESAK PERTAMINA DAN PEMERINTAH BERTINDAK TEGAS

Atas rangkaian temuan tersebut, masyarakat dan pihak yang melakukan pengawasan publik mendesak:

1. Pertamina Patra Niaga segera melakukan audit menyeluruh terhadap penyaluran Pertalite di SPBU Aek Kanopan Nomor 14.214.234.
2. BPH Migas melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan distribusi JBKP, termasuk dugaan penjualan kepada pengecer dan penyalahgunaan barcode.
3. Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan terhadap dugaan penimbunan, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan BBM tanpa perizinan yang diwajibkan.
4. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk memastikan perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna BBM.
5. Pertamina memeriksa kemungkinan keterlibatan operator, pengawas, dan pengelola SPBU dalam aktivitas penyimpangan tersebut.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap lokasi penampungan BBM di belakang SPBU, termasuk asal-usul BBM dan perizinan kegiatan usahanya.

TUNTUTAN: CABUT IZIN OPERASIONAL APABILA PELANGGARAN TERBUKTI

Masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban akibat buruknya pengawasan penyaluran BBM penugasan.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa SPBU Aek Kanopan melakukan pelanggaran berulang, terlibat dalam penyaluran kepada pengecer, atau membiarkan penyalahgunaan distribusi BBM, Pertamina dan instansi berwenang harus menjatuhkan sanksi tegas.

Pencabutan penunjukan sebagai penyalur dan penghentian operasional SPBU harus dipertimbangkan sesuai kewenangan dan tingkat pelanggaran yang terbukti.

Jangan sampai fasilitas penyaluran BBM yang seharusnya melayani kepentingan masyarakat justru menjadi bagian dari rantai perdagangan BBM ilegal.

BBM PENUGASAN ADALAH HAK PENGGUNA YANG BERHAK, BUKAN LADANG KEUNTUNGAN JARINGAN PENIMBUN BBM.

Masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pemeriksaan formalitas.

KABAR INVESTIGASI
Sulaiman tanjung,SE
Pengamat Ekonomi

(spi/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *