Jakarta, www.sinarpagiindonesia.com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru terkait Kode Etik Profesi Polri menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satu perubahan paling mencolok, perwira dengan pangkat lebih rendah kini diperbolehkan menjadi anggota majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang mengadili perwira lebih senior.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Regulasi itu disahkan dan diundangkan pada 16 November 2026, atau menjelang agenda sidang etik Listyo Sigit yang dijadwalkan pekan depan.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan baru tersebut. Dia bahkan mengakui agenda sidang etik mantan Kapolri menjadi salah satu pertimbangan utama perubahan regulasi.
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Isir di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Komposisi Keanggotaan KKEP
Perubahan signifikan terdapat pada Pasal 42 ayat 3 mengenai komposisi keanggotaan KKEP. Dalam ketentuan sebelumnya, anggota majelis harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi dibandingkan terduga pelanggar.
Namun, aturan terbaru memperluas komposisi tersebut. Anggota KKEP kini dapat berasal dari perwira berpangkat satu tingkat lebih tinggi, setara, hingga maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.
“Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ujar Isir.
Ketentuan serupa juga diberlakukan terhadap KKEP Banding melalui perubahan Pasal 74 ayat 3. Artinya, perbedaan senioritas kepangkatan tidak lagi menjadi penghalang bagi anggota Polri untuk duduk dalam majelis yang memeriksa perkara etik perwira lebih tinggi.
Jenderal Bintang Empat
Perubahan ini menjadi sorotan karena Listyo Sigit merupakan jenderal bintang empat. Dengan ketentuan baru tersebut, majelis etik yang memeriksa mantan Kapolri itu tidak harus seluruhnya berasal dari perwira berpangkat setara atau lebih tinggi.
Selain komposisi majelis, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengatur perubahan mekanisme persidangan. Pasal 59 ayat 2 kini memungkinkan sidang KKEP dihadiri terduga pelanggar secara langsung maupun melalui media elektronik, sepanjang mendapat persetujuan Ketua KKEP.
Aturan masa penempatan khusus (patsus) juga berubah. Jika sebelumnya maksimal 30 hari kerja, kini dibatasi paling lama 20 hari kalender sejak anggota ditempatkan di tempat khusus.
Polri turut mengubah ketentuan pengunduran diri bagi anggota yang terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Dalam aturan terbaru, anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih masuk dalam kategori yang dapat dikenai sanksi administrasi PTDH.
Surat Panggilan Pemeriksaan
Perubahan lainnya menyangkut batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan. Sebelumnya, surat panggilan harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Kini, ketentuannya menjadi tiga hari kalender sehingga Sabtu dan Minggu ikut dihitung.
Secara keseluruhan, terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam Perpol tersebut, termasuk penguatan tahapan audit investigasi melalui gelar perkara yang melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
Penerbitan regulasi baru ini berlangsung di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh yang dilaporkan terjadi sejak 2025.
Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dua tersangka, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sementara Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan.
Adapun Slamet Uliandi belum ditempatkan dalam penahanan khusus karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Perubahan aturan ini membuat sidang etik mantan Kapolri tersebut akan berlangsung dengan mekanisme keanggotaan majelis yang berbeda dari ketentuan sebelumnya. Perpol baru juga membuka kemungkinan penggunaan sidang daring serta mengubah sejumlah ketentuan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik.
(spi/red)








