Langkat,sinarpagiindonesia.com –Sikap Kasi Humas Polres Langkat yang dinilai tidak kooperatif ketika dikonfirmasi wartawan terkait kerja sama media dan anggaran publikasi kembali menuai sorotan.
Alih-alih memberikan jawaban yang jelas, wartawan justru terkesan dipingpong dengan alasan yang tidak memberikan kepastian kapan pertanyaan tersebut akan dijawab.
Dalam komunikasi melalui WhatsApp, wartawan secara langsung mempertanyakan sampai kapan harus menunggu jawaban dari Kasi Humas Polres Langkat.
“Tunggu sampai saya kembali karena lagi di luar,” demikian jawaban yang disampaikan.
Ketika kembali ditanyakan mengenai kepastian waktu untuk memberikan keterangan, jawaban yang diterima belum memberikan kejelasan kapan informasi tersebut dapat disampaikan.
Sikap tersebut kemudian menjadi tanda tanya di kalangan wartawan. Sebab, pejabat Humas semestinya menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan insan pers, bukan justru membuat wartawan harus berulang kali menunggu kepastian.
Terlebih, persoalan yang dikonfirmasi berkaitan dengan kerja sama media dan anggaran publikasi yang bersumber dari keuangan negara.
Publik tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut dikelola, kepada siapa dialokasikan, apa mekanismenya, serta apa dasar penggunaannya.
Karena itu, ketika pertanyaan mengenai kerja sama media dan anggaran publikasi sulit mendapatkan jawaban yang jelas, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat maupun kalangan wartawan.
Jangan sampai ketika anggaran publikasi membutuhkan pengalokasian uang negara semuanya berjalan lancar, tetapi ketika mekanisme dan penggunaannya dipertanyakan, wartawan justru diminta menunggu tanpa kepastian.
Kondisi seperti ini dinilai tidak sejalan dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas yang semestinya menjadi bagian penting dalam pelayanan informasi publik.
Hubungan antara kepolisian dan pers juga bukanlah hubungan antara atasan dan bawahan. Wartawan menjalankan fungsi jurnalistik dan memiliki kewajiban melakukan konfirmasi terhadap informasi atau persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Wartawan tidak datang untuk meminta belas kasihan ataupun mengemis informasi.
Konfirmasi merupakan bagian dari proses jurnalistik untuk memperoleh keberimbangan dan memastikan informasi yang disampaikan kepada publik memiliki dasar yang jelas.
Karena itu, apabila memang tidak terdapat persoalan dalam pengelolaan kerja sama media maupun anggaran publikasi, semestinya penjelasan dapat diberikan secara terbuka.
Mekanismenya dapat dijelaskan. Anggarannya dapat diterangkan. Dasar penggunaannya dapat disampaikan. Dengan demikian, publik memperoleh informasi yang terang dan tidak menimbulkan spekulasi.
Sikap pejabat kehumasan yang dinilai berbelit, tidak komunikatif dan tidak memberikan kepastian waktu dalam menjawab konfirmasi wartawan patut menjadi perhatian pimpinan Polres Langkat.
Jangan sampai institusi yang seharusnya membangun kepercayaan publik justru menciptakan kesan tertutup hanya karena persoalan konfirmasi.
Humas seharusnya menjadi jembatan antara polisi, pers dan masyarakat, bukan berubah menjadi tembok yang membuat informasi publik tersendat.
Keterbukaan informasi bukan sekadar slogan. Ketika yang dipertanyakan menyangkut kerja sama media dan penggunaan anggaran publik, penjelasan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Jika seluruh proses pengelolaan kerja sama media dan anggaran publikasi memang telah berjalan sesuai ketentuan, maka tidak ada alasan untuk memberikan jawaban yang menggantung.
Kini, publik menunggu penjelasan terbuka dari pihak terkait mengenai mekanisme kerja sama media dan pengelolaan anggaran publikasi di lingkungan Polres Langkat.(spi/Yudi)
