Medan,sinarpagiindonesia.com –Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Demokrasi Indonesia (PDI) Sumatera Utara resmi melakukan pendaftaran organisasi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk memperkuat eksistensi kelembagaan sekaligus membangun sinergitas dengan pemerintah daerah.
Pendaftaran ini juga merupakan bentuk keseriusan DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Sumatera Utara dalam menjalankan roda organisasi secara tertib, transparan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Sumatera Utara, Bung Paulus PG, SH, MH, CMd, Cvapol, CNeg, CPC, menyampaikan bahwa keberadaan organisasi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan langkah awal untuk membangun kemitraan strategis dengan pemerintah dalam mengawal berbagai persoalan sosial, kebangsaan, kepemudaan, hukum, serta kepentingan masyarakat.
> “Pendaftaran ke Kesbangpol Sumatera Utara merupakan bentuk keseriusan kami dalam membangun organisasi yang tertib secara administrasi dan kuat secara kelembagaan. Pemuda Demokrasi Indonesia siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah, sekaligus tetap kritis dalam mengawal kepentingan masyarakat,” ujar Paulus PG.
Menurutnya, pemuda harus mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah. Organisasi kepemudaan tidak boleh hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi harus mampu memberikan gagasan, melakukan pengawasan sosial, serta menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Sumatera Utara.
Dengan resmi mendaftarkan organisasi ke Kesbangpol Sumut, DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus membangun organisasi yang Mililitan, progresif, Revolusioner Serta demokratis, konstitusional, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Sumatera Utara siap bersinergi dengan pemerintah, namun tetap berdiri tegak sebagai kekuatan masyarakat dalam mengawal demokrasi, keadilan, dan kepentingan rakyat.(spi/rt)
