Lampung Utara, www.sinarpagiindonesia.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lampura, Rahmat Hartono tuding kepala Inspektorat yang tak lain menantu Bupati Lampura mengatur pembagian Dana Alokasi Khusus (DAK) pada dinas pendidikan.
“Kasihan dengan Kabid di dinas pendidikan karena diperintahkan untuk membagikan DAK oleh Inspektur dan mereka (Kabid) yang akan menjadi korban maka tolong dibatasilah cukup jalankan fungsi dia sebagai inspektur” jelas Rahmat kepada Bupati disela paripurna sidang DPRD, Kamis (22/06/2023).
Rahmat juga menambahkan bahwa jangan merasa sebagai orang Bupati sehingga harus berkuasa dalam membagi proyek DAK dan hal tersebut dapat dilihat pembangunan tidak pernah maju.
“Harusnya dimasa jabatan akhir Bupati (Budi Utomo) ini harus dirubah, bahkan kami dari Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung langkah Kejari untuk memproses hal tersebut dan diminta segera serta tidak mengambang” imbuh Rahmat.
Bupati Lampung Utara belum memberikan tanggapan atas hal tersebut dan sidang paripurna dilanjutkan dengan pada Jum’at (22/06) besok dengan agenda pembahasan lebih lanjut.
Dalam pantauan Awak media,rapat paripurna penyampaian pertanggungjawaban Bupati Lampura atas pelaksanaan APBD 2022 itu hanya dihadiri oleh sebagian anggota DPRD dan sempat diskor selama 15 menit dan tetap dilanjutkan walaupun tidak kourom berdasarkan kesepakatan anggota dewan yang hadir.
Sempat terjadi keributan dalam paripurna tersebut antara dua anggota DPRD Lampura pada akhir sidang paripurna dan belum bisa diketahui secara rinci permasalahan tersebut.
(spi/as/team)
No comment