Aceh Subulussalam, www.sinarpagiindonesia.com – Mengatasnamakan Penyelamatan Negeri Subulussalam (PNS) Masyarakat beserta Mahasiswa dan LSM, APEDNAS, melakukan aksi demonstrasi di Kota Subulussalam, Kamis, 21/09/2023.
Massa pendemo yang tergabung dalam Penyelamatan Negeri Subulussalam (PNS), melakukan aksinya di Depan Kantor Kejari Subulussalam, Kantor Walikota, Kantor DPRK setempat, hingga beraudensi dengan Kapolres Subulussalam
Kami dari Gerakan Aliansi Masyarakat Penyelamatan Negeri Subulussalam (PNS) dengan ini mendesak kepada Bapak Kapolres agar Mengusut tuntas dugaan Pungutan Liar (Pungli) di BPKAD kepada pihak kontraktor dalam setiap pengurusan pencairan dana proyek.
Menyelidiki adanya duagan Comitment Fee dari Kontraktor Pada setiap paket pekerjaan. Mengusut dugaan peyelewengan dana Bansos Covid 19 yang menggunakan dana publik sebesar 3,7 Milyar Rupiah.
Menindak lanjuti Hasil LHP BPK Tentang dana KONI tahun 2022 sebesar 2,4 Milyar Rupiah yang sampai saat ini belum dipertanggung jawabkan. Menyelidiki dugaan Mark-up pengadaan masker yang menelan biaya sekitar 850 juta disaaat wabah covid-19 yang lalu.
Mengusut tuntas biaya normalisasi sungai penuntungan tahap 1 dan 2 senilai 15 Milyar, karena diduga tidak memenuhi volume dan pengerjaan yang dikerjakan asal-asalan dan tidak bermantaat bagi masyarakat sekitar.
Meyelidiki Kasus penerimaan Fee dan mangkraknya pembangunan talut di Desa Cepu pada tahun 2019. Melakukan penyelidikan dana Eco farming dan adanya informasi jual beli jabatan dilingkungan pemerintahan kota Subulussalam, serta pemotongan dana DOKA 15% pada sekolah penerima dana DOKA pada tahun 2019.
Ungkap tuntas Dana Smart city dan Internet desa yang membebani dana desa yang sengaja di mark-up kan harganya oleh penyedia jasa dan diduga dibekengi oleh oknum.
Meminta Kejari Subulussalam agar Menyelidiki HGU PT Laut Bangko Yang bersengketa dengan masyarakat, yang diduga diperjual belikan pada pihak lain oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab termasuk pembangunan Plasma untuk masyarakat yang sampai saat ini masih di abaikan oleh Perusahaan.
Mengupayakan pencegahan rencana Kunjungam Kerja (KUNKER) Kepala Desa keluar dạerah ditengah-tengah keadaan keuangan daerah yang sangat memprihatinkan. Mengungkap dugaan Penyelewengan dana PSR Di Kota Subulussalam.
Seterusnya, Mendesak Kepada Walikota Subulussalam dengan segera untuk membayar Honorarium Kepala dan perangkat desa, tenaga kesehatan, tenaga Kebersihan, tenaga Kontrak, pegawai Satpol PP, lembaga Keistimewaan Aceh, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, dan membayar hutang pada rekanan yang belum dibayar dari tahun 2022 yang lalu.
Nenetralkan defisit anggaran daerah menjadi Nol (Zero) yang mencapai angka 250 Milyar agar tidak membebani pemerintahan yang akan datang.
Menjamin Ketersediaan Obat-Obatan dirumah Sakit dengan Segera Mempertanggung jawabkan dana PEN sebesar 1O8 Milyar Rupiah dan menjelaskan kemana dana tersebut di bawa.
“Jika dalam bulan ini saudara tidak mengindankan, Kami akan melakukan aksi lebih besar lagi,” samapai Mhd Husain Saran, selaku koordinator Aksi.
Selanjutnya, Meminta Kepada DPRK Subulussalam agar menggunakan Hak-Haknya untuk menggunakan Hak Angket, interpelasi, bertanya dan sampai menggunakan hak menyatakan pendapat.
Meminta kepada DPRK Subulussalam agar Melakukan Mosi Tidak percaya kepada ketua DPRK Subulussalam karena sering menghalanh-halangi tupoksi anggota DPRK yang lain ketika menyangkut dengan kelemahan kinerja walikota.
Menyurati Gubernur Aceh dengan tembusan disampaikan kepada berbagai pihak terhadap Mall administrasi dalam pengangkatan PLT Sekda Subulussalam.
Memanggil Plt Sekda Kota Subulussalam untuk diminta atau didengarkan penjelasanya tentang pelantikan eselon 2, 3 dan 4 yang tidak melibatkan BAPERJAKAT sehingga menimbulkan aksi protes dari Wakil Walikota.
Aksi para Massa demonstrasi ini pun berakhir usai beraudensi langsung dengan Kapolres Subulussalam dan perwakilan DPRK setempat”
(spi/saur)
No comment