Kerinci,sinarpagiindonesia.com –Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus melakukan inovasi dalam memperkuat kemitraan dengan insan pers. Memasuki tahun 2026, Diskominfo Kerinci menghadirkan terobosan baru dengan menerapkan sistem layanan kerja sama media berbasis online, yang memudahkan media dalam mengurus berbagai administrasi secara lebih cepat, transparan, dan efisien.
Melalui sistem digital ini, proses pengajuan kerja sama, verifikasi administrasi, hingga pengelolaan publikasi kini dapat dilakukan secara lebih praktis tanpa harus melalui prosedur manual yang memakan waktu. Inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik di bidang informasi dan komunikasi.
Tidak hanya itu, sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan serta profesionalitas insan pers, Diskominfo Kerinci juga menaikkan standar satuan anggaran publikasi media online. Jika sebelumnya nilai publikasi sebesar Rp100 ribu per berita, kini pada tahun 2026 ditingkatkan menjadi Rp200 ribu per berita.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para awak media untuk semakin aktif meliput berbagai kegiatan resmi pemerintah daerah serta menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara luas.
Selain peningkatan anggaran publikasi, Diskominfo Kerinci juga memberikan akses terbuka kepada media untuk meliput langsung berbagai kegiatan pemerintah daerah. Para jurnalis diundang hadir langsung di lokasi kegiatan sehingga dapat melihat secara nyata setiap program dan aktivitas pemerintah.
Dengan keterlibatan langsung di lapangan, para awak media dapat menyajikan berita yang aktual, faktual, dan terpercaya, sesuai dengan kondisi yang terjadi. Hal ini sekaligus mendorong terciptanya kualitas pemberitaan yang lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci Yuldi Candra menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun hubungan kemitraan yang sehat dengan media.
“Kami ingin membangun sistem kerja sama yang lebih transparan, mudah diakses, dan profesional. Melalui layanan online ini, media dapat mengurus administrasi dengan lebih cepat dan praktis. Sementara peningkatan standar publikasi juga merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap peran penting media dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Diskominfo Kerinci juga membuka ruang seluas-luasnya bagi media untuk hadir langsung meliput kegiatan pemerintah daerah.
“Kami mendorong para jurnalis untuk datang langsung ke lokasi kegiatan sehingga informasi yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta di lapangan. Dengan begitu, berita yang dipublikasikan akan lebih akurat, aktual, dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” tambahnya.
Melalui berbagai langkah inovatif ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers semakin kuat, sehingga penyebaran informasi pembangunan daerah dapat berlangsung secara cepat, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik.
Terobosan Kominfo Kerinci 2026: Layanan Kerja Sama Media Online Dipermudah, Standar Publikasi Naik Dua Kali Lipat
Kerinci ginewstvinvestigasi.com : Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus melakukan inovasi dalam memperkuat kemitraan dengan insan pers. Memasuki tahun 2026, Diskominfo Kerinci menghadirkan terobosan baru dengan menerapkan sistem layanan kerja sama media berbasis online, yang memudahkan media dalam mengurus berbagai administrasi secara lebih cepat, transparan, dan efisien.
Melalui sistem digital ini, proses pengajuan kerja sama, verifikasi administrasi, hingga pengelolaan publikasi kini dapat dilakukan secara lebih praktis tanpa harus melalui prosedur manual yang memakan waktu. Inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik di bidang informasi dan komunikasi.
Tidak hanya itu, sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan serta profesionalitas insan pers, Diskominfo Kerinci juga menaikkan standar satuan anggaran publikasi media online. Jika sebelumnya nilai publikasi sebesar Rp100 ribu per berita, kini pada tahun 2026 ditingkatkan menjadi Rp200 ribu per berita.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para awak media untuk semakin aktif meliput berbagai kegiatan resmi pemerintah daerah serta menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara luas.
Selain peningkatan anggaran publikasi, Diskominfo Kerinci juga memberikan akses terbuka kepada media untuk meliput langsung berbagai kegiatan pemerintah daerah. Para jurnalis diundang hadir langsung di lokasi kegiatan sehingga dapat melihat secara nyata setiap program dan aktivitas pemerintah.
Dengan keterlibatan langsung di lapangan, para awak media dapat menyajikan berita yang aktual, faktual, dan terpercaya, sesuai dengan kondisi yang terjadi. Hal ini sekaligus mendorong terciptanya kualitas pemberitaan yang lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci Yuldi Candra menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun hubungan kemitraan yang sehat dengan media.
“Kami ingin membangun sistem kerja sama yang lebih transparan, mudah diakses, dan profesional.
Melalui layanan online ini, media dapat mengurus administrasi dengan lebih cepat dan praktis. Sementara peningkatan standar publikasi juga merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap peran penting media dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Diskominfo Kerinci juga membuka ruang seluas-luasnya bagi media untuk hadir langsung meliput kegiatan pemerintah daerah.
“Kami mendorong para jurnalis untuk datang langsung ke lokasi kegiatan sehingga informasi yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta di lapangan. Dengan begitu, berita yang dipublikasikan akan lebih akurat, aktual, dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” tambahnya.
Melalui berbagai langkah inovatif ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers semakin kuat, sehingga penyebaran informasi pembangunan daerah dapat berlangsung secara cepat, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik.(spi/red)
