Situasi tersebut tidak membuat massa membubarkan diri. Mahasiswa tetap berjalan sambil menyampaikan orasi dan meneriakkan yel-yel sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.Seruan penolakan terhadap MBG terdengar berulang dari barisan mahasiswa yang sebagian mengenakan almamater kuning. Mereka juga membawa sejumlah poster berisi sindiran dan kritik terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Aksi itu bukan sekadar menyampaikan penolakan terhadap satu program pemerintah. Mahasiswa membawa delapan tuntutan yang mereka jadikan dasar dalam menyuarakan kritik di ruang publik.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namora Diarta, menyebut perjalanan massa menuju lokasi aksi sejak awal menghadapi kendala.Menurutnya, sejumlah bus yang sebelumnya direncanakan menjadi transportasi mahasiswa mendadak membatalkan keberangkatan.
Kondisi tersebut membuat mahasiswa harus mencari alternatif perjalanan. Sebagian massa kemudian menggunakan transportasi umum dari Depok untuk menuju kawasan Jakarta Pusat.
Kendala transportasi itu membuat perjalanan peserta aksi tidak berlangsung seperti rencana awal. Namun, mahasiswa tetap berupaya mencapai lokasi yang telah ditentukan.Di tengah perjalanan, barikade aparat menjadi persoalan berikutnya. Mahasiswa dan aparat berada dalam jarak yang relatif dekat, sementara akses menuju Bundaran HI belum dapat dilalui massa.
Bagi mahasiswa, ruang menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Sementara bagi aparat, pengamanan menjadi bagian dari tanggung jawab menjaga situasi tetap terkendali selama aksi berlangsung.Perbedaan posisi tersebut membuat jalannya demonstrasi menjadi perhatian publik. Ketika massa meminta akses dibuka, aparat meminta mahasiswa tidak memaksakan pergerakan.
Yang kemudian menjadi pertanyaan bukan hanya soal apakah massa dapat mencapai Bundaran HI, tetapi bagaimana aspirasi mahasiswa terhadap program pemerintah dapat disampaikan tanpa berujung pada benturan di lapangan.
Program MBG sendiri merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang memiliki dampak luas karena menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, pangan, hingga penggunaan anggaran negara.Karena itu, kritik terhadap pelaksanaannya menjadi bagian dari dinamika kebijakan publik yang semestinya dapat dibicarakan secara terbuka.
Aksi mahasiswa pada akhirnya memperlihatkan bahwa kebijakan besar pemerintah tidak hanya membutuhkan pelaksanaan administratif, tetapi juga komunikasi publik yang mampu menjawab kegelisahan masyarakat.
Delapan tuntutan yang dibawa mahasiswa menjadi bagian dari kritik tersebut. Poster dan orasi yang disampaikan di jalan menunjukkan adanya kelompok mahasiswa yang ingin pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap perlu dipersoalkan.(spi/sfo)
