Subulussalam,sinaragiindonesia.com –Selasa 10 November2026,
Pihak SMP JF akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait kasus kekerasan yang menimpa santri berinisial HF, siswa kelas III SMP yang sebelumnya dilaporkan mengalami luka di bagian pelipis mata dan harus menjalani perawatan medis.
Melalui pernyataan Kepala Sekolah SMP JF, Khairunnisa.M, pihak sekolah membeberkan kronologi kejadian sekaligus menjelaskan seluruh langkah penanganan yang telah dilakukan sejak peristiwa itu terjadi.
Berdasarkan keterangan sekolah, insiden bermula sekitar pukul 06.00 WIB, setelah para santri selesai melaksanakan salat Subuh dan kegiatan murajaah. Saat itu, HF diketahui masih belum bangun tidur, sementara kakak kelas yang bertugas sedang memastikan seluruh santri sudah bangun dan menunaikan salat Subuh.
Pihak sekolah juga menjelaskan bahwa HF adalah siswa pindahan. SMP JF merupakan sekolah ketiganya di jenjang SMP, setelah dua kali sebelumnya berpindah sekolah. Sebelum insiden terjadi, sekolah menyebut ada persoalan kedisiplinan, salah satunya kebiasaan HF yang enggan diajak melaksanakan salat wajib. Meski begitu, sekolah menegaskan bahwa persoalan kedisiplinan tidak bisa dijadikan pembenaran atas tindakan kekerasan.
Langkah Penanganan yang Segera Dilakukan Sekolah
Segera setelah mengetahui kejadian, pihak sekolah menyatakan langsung memberikan penanganan medis kepada HF. Sekolah juga memanggil korban dan pelaku untuk dimintai keterangan guna menyusun kronologi kejadian.
“Kami dari pihak sekolah langsung memberikan penanganan medis secara intensif. Kami juga memanggil pihak korban dan pelaku untuk meminta keterangan mengenai kronologi kejadian.”
Sekolah kemudian mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dan telah dua kali menggelar mediasi. Pada mediasi kedua, kedua belah pihak disebut sudah mencapai kesepakatan damai, dengan sekolah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp3 juta. Dana itu diperuntukkan bagi pemeriksaan kesehatan lanjutan HF di Tapaktuan.
Setelah HF menjalani pemeriksaan di Tapaktuan, sekolah tetap menghubungi keluarga untuk memantau perkembangan kesehatannya. Berdasarkan keterangan orang tua, Khairil, kondisi mata anak tersebut dinyatakan sehat dan tidak ada keluhan serius.
Ayah Korban Membantah Penjelasan Kepsek, Menilai Ada Justifikasi Karakter Anak
Pernyataan Kepala Sekolah SMP JF yang menyebut HF sudah dua kali pindah sekolah mendapat bantahan tegas dari ayah korban. Orang tua HF menegaskan, alasan anaknya pindah sekolah di dua pesantren sebelumnya bukan karena masalah kedisiplinan anak, melainkan karena keluarga merasa tidak nyaman melihat kondisi sang anak selama menempuh pendidikan di tempat tersebut.
Ayah korban juga meluruskan soal waktu kejadian. Menurut versinya, peristiwa kekerasan itu terjadi sekitar pukul 05.30 WIB, namun ia baru diberitahu oleh pihak sekolah pada pukul 11.00 siang.
Ia menilai, penjelasan yang disampaikan pihak sekolah seolah-olah memojokkan dan menjustifikasi karakter anak korban. Ia menekankan, HF masih anak di bawah umur yang saat itu tinggal di asrama pesantren, sehingga tanggung jawab pembentukan karakter sepenuhnya berada di pundak yayasan dan pihak pesantren, bukan keluarga.
“Karena anak tersebut tinggal di asrama pesantren, tentu pembentukan karakter itu dibentuk di lingkungan pesantren, bukan di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan pesantren saja terjadi kekerasan, maka lingkungan itu yang akan membentuk santri menjadi traumatis dan bahkan bisa ikut melakukan kekerasan,” ujar ayah korban.
HF Diizinkan Kembali Sekolah dengan Sistem Pulang-Pergi
Pihak sekolah kemudian mengajak HF untuk kembali melanjutkan pendidikannya. Keluarga pun mengajukan permohonan agar untuk sementara HF tidak tinggal di asrama, melainkan bersekolah dengan sistem pulang-pergi (PP). Permohonan itu disetujui sekolah, dan HF kembali mengikuti pembelajaran seperti biasa.
Keluarga Lapor ke Polres Subulussalam, Sekolah Mengaku Terkejut
Meski sudah ada kesepakatan damai di lingkungan sekolah, keluarga HF akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Subulussalam. Pihak sekolah mengaku terkejut, karena menurut mereka persoalan sudah selesai berdasarkan kesepakatan mediasi.
Meski begitu, sekolah menyatakan tetap kooperatif dan siap memberikan keterangan kepada kepolisian. Sekitar satu minggu setelah laporan masuk, Polres Subulussalam merencanakan mediasi kembali, dan sekolah turut hadir. Namun mediasi di kepolisian belum menghasilkan kesepakatan.
Kendala utamanya, keluarga HF disebut mengajukan tuntutan biaya pengobatan sebesar Rp15 juta, serta meminta biaya pengobatan terus diberikan hingga selesai. Pihak sekolah juga menyampaikan, dalam mediasi tersebut keluarga belum menunjukkan dokumen hasil scan medis maupun rincian biaya pengobatan yang dituntut. Karena belum ada kesepakatan soal nominal biaya, mediasi pun terhenti.
Sekolah Membantah Tuduhan Lalai
Pihak sekolah menyayangkan tuduhan keluarga yang menilai sekolah lalai menangani kasus ini. Menurut mereka, sejak awal sekolah sudah memberikan pertolongan medis, memfasilitasi mediasi, membantu biaya pengobatan, serta tetap memberi kesempatan HF untuk bersekolah meskipun ia sering pindah sekolah.
“Kami sangat menyayangkan apabila pihak sekolah disebut lalai. Sejak awal kami berupaya menangani persoalan ini dan tetap menerima HF sebagai anak didik kami. Bahkan, setelah kejadian, kami masih memberikan kesempatan kepadanya untuk kembali bersekolah.”
Sekolah menegaskan, kedua anak yang terlibat sama-sama peserta didik mereka. Karena itu, sekolah berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik demi kepentingan dan masa depan kedua belah pihak.
Perlindungan Santri Tetap Menjadi Prioritas
Terlepas dari perbedaan keterangan dan belum tercapainya kesepakatan di Polres, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, wajib menjadi tempat yang aman bagi seluruh santri.
Penegakan disiplin dan kewajiban beribadah seharusnya dilakukan lewat pembinaan dan keteladanan, bukan lewat kekerasan. Di sisi lain, hak korban untuk mendapatkan perawatan, pemulihan, dan perlindungan hukum juga harus dihormati.
Publik kini berharap proses penanganan kasus ini berjalan objektif, transparan, dan adil, tanpa mengabaikan hak korban maupun hak anak yang diduga terlibat.
(spi:muji)
